Mamuju, Katinting.com — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat mengeluarkan peringatan keras terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sulbar. Organisasi mahasiswa itu menilai pelaksanaan program berpotensi menjadi ladang pemburuan rente, pemborosan anggaran, dan tempat terjadinya penyimpangan pada pembangunan fisik.
Dikutuf dari ruminews.id, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Badko HMI Sulbar, Aco Riswan, menyatakan ada lebih dari 500 desa dan kelurahan yang masuk sasaran KDMP di provinsi ini. “Jika hanya separuh yang terealisasi sekitar 250 titik nilai proyek yang beredar bisa mencapai antara Rp275 miliar hingga Rp400 miliar,” kata Aco, Minggu (14/6). Perhitungan ini berdasar asumsi nilai proyek per titik antara Rp1,1 miliar hingga Rp1,6 miliar.
Tetapi fakta lapangan memberi cerita berbeda. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengamatan di lokasi menunjukkan biaya konstruksi riil berkisar antara Rp850 juta sampai Rp900 juta per unit. Ketidaksesuaian antara angka proyek dan biaya riil, menurut Aco, menimbulkan celah selisih yang sangat besar dan menjawab banyak pertanyaan publik tentang akuntabilitas anggaran.
Aco membeberkan simulasi: dengan nilai proyek Rp1,1 miliar per titik dan biaya riil Rp900 juta, terdapat selisih sekitar Rp200 juta per unit—atau sekitar Rp50 miliar bila dikalikan 250 titik. Dalam skenario nilai proyek Rp1,6 miliar, selisih bisa mencapai Rp700 juta per unit, total sekitar Rp175 miliar. “Ini bukan tuduhan korupsi langsung, melainkan simulasi akademik untuk mengilustrasikan risiko penyimpangan bila pengawasan longgar,” tegasnya.
Kritik Badko HMI juga menyasar karakter desain program yang bersifat top-down. Menurut Aco, hampir seluruh aspek—dari desain, pembiayaan, hingga pengendalian pelaksanaan—dikendalikan dari pusat, sehingga manfaat ekonomi berisiko terkonsentrasi pada kelompok tertentu. “Model seperti ini membuka ruang lebar bagi pemburuan rente melalui proyek negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Badko HMI meminta transparansi total mengenai aktor yang terlibat dan mekanisme koordinasi lintas lembaga dalam percepatan proyek. Aco mendesak pengungkapan setiap indikasi intervensi, pengarahan, atau pengondisian yang bisa merusak integritas pelaksanaan KDMP.
Menimbang indikasi yang ditemukan, Badko HMI Sulbar menuntut audit investigatif menyeluruh atas seluruh pembangunan KDMP di provinsi ini. Ruang lingkup audit diminta mencakup verifikasi harga satuan, audit volume pekerjaan, pemeriksaan rantai pasokan material, dan audit mekanisme pembiayaan.
Tidak main-main, Aco menyatakan temuan kajian Badko HMI akan dilayangkan ke lembaga penegak hukum dan pengawas negara: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi terkait lainnya termasuk Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI AD. Langkah ini ditempuh untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum ditegakkan.
Aco menutup pernyataannya dengan peringatan tegas: jangan biarkan program yang diklaim untuk mengangkat ekonomi desa berubah menjadi mesin pemburu rente terbesar di pedesaan. “Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Audit total terhadap KDMP di Sulbar bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah korupsi sejak awal,” pungkasnya. (FA)
