Mamuju, Katinting.com – Bayang-bayang suap dan komersialisasi titik dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat kini menyelimuti program strategis pemerintah, memicu tuntutan transparansi dari publik.
Dugaan keterlibatan Rahmat Ichwan Bahtiar, anggota DPRD Sulbar dan Ketua Fraksi Gerindra, mencuat setelah pelapor Muhaimin Faisal menyerahkan bukti percakapan WhatsApp ke Polda Sulawesi Barat. Obrolan itu melibatkan Bahtiar dengan Muh. Firman Jaelani, koordinator SPPG Kabupaten Polewali Mandar. Kutipan mencurigakan berbunyi
“Bagusnya kita juga Kak, karena ada dapurta 3 nanti sisanya jualmi yayasanta kalau ada yang mau buat dapur.”
Muhaimin Faisal menilai pernyataan itu sebagai indikasi jual beli titik dapur MBG, yang seharusnya melayani masyarakat, bukan menjadi komoditas kelompok. Informasi lain menyebut Bahtiar menguasai lebih dari 10 titik dapur melalui Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat, memunculkan isu monopoli, konflik kepentingan, kurangnya transparansi verifikasi, dan penyalahgunaan jabatan.
Kasus makin rumit dengan laporan suap Rp50 juta untuk mempercepat verifikasi administratif SPPG. Dana itu diduga ditransfer bertahap pasca-komunikasi soal “ordal” demi kelancaran proses.
“Sebagai pejabat publik, tanggung jawab moral Bahtiar lebih tinggi. Ini bukan urusan sepele,” tegas Muhaimin Faisal.
Untuk Ia mendesak beberapa hal penting, dalam pusaran suap SPPG di Sulbar meliputi;
-
Polda Sulawesi Barat usut dugaan suap dan penyalahgunaan kewenangan secara transparan, plus audit menyeluruh penunjukan titik dapur MBG/SPPG.
-
Badan Gizi Nasional evaluasi titik dapur terafiliasi Yayasan Masa Depan Bangsa.
-
DPRD Sulbar via Badan Kehormatan periksa pelanggaran etik.
-
DPD Gerindra Sulbar memberhentikan Bahtiar sebagai ketua fraksi.
“MBG adalah investasi masa depan generasi bangsa. Jangan biarkan berubah ladang transaksi kelompok,” tutup Faisal. (Fhatur Anjasmara)
