Pasangkayu, Katinting.com – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat menggelar workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Aula Kantor Bupati Pasangkayu, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, jajaran inspektorat, Kepala BPKAD, para kepala desa, tenaga pendamping, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Yaumil Ambo Djiwa menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran desa yang lebih cermat, terutama di tengah penurunan alokasi dana desa tahun 2026.
“Setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan disiplin, serta pengawasan yang kuat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk menjadikan keterbatasan anggaran sebagai peluang dalam menghadirkan inovasi, termasuk mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Workshop ini dimoderatori Kepala Dinas PMD Pasangkayu, I Nyoman Suandi, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional.
Anggota Komite IV DPD RI, Jupri Mahmud, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah guna menjaga keberlanjutan fiskal. Ia juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif.
Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Dwi Rudy Hartoyo, mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya perencanaan, serta belum optimalnya sistem pelaporan.
Dari sisi pengelolaan dana, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar, Taufik Damhuri, menyebut alokasi Dana Desa tahun 2026 secara nasional mencapai Rp60,57 triliun. Ia juga mengungkapkan bahwa Pasangkayu menjadi daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi di Sulawesi Barat.
Namun demikian, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan penetapan APBDes, lemahnya koordinasi, hingga keterlambatan penyampaian dokumen.
Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Zulherizal, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat akuntabilitas keuangan desa melalui pengawasan intern serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Seluruh desa di Pasangkayu sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun, pengawasan berbasis Siswaskeudes masih perlu ditingkatkan untuk memitigasi risiko,” ujarnya.
Melalui workshop ini, BPKP Sulbar berharap tata kelola pemerintahan desa semakin modern, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Udi)
