Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat percepat kesiapan sertifikasi halal menjelang Oktober 2026, sekaligus jaga stabilitas harga melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkai sosialisasi jaminan produk halal, Senin (5/5/2026).
Kegiatan Kementerian Dalam Negeri ini jadi momentum sinergi pusat-daerah, khususnya dorong pendataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) agar memenuhi standar nasional. Diikuti daring oleh pemerintah daerah bersama BPS, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan BPJPH, Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Elmarhamah Mahmud.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, desak aksi lapangan untuk kendalikan inflasi: pantau harga, pasokan, dan intervensi komoditas strategis. Inflasi nasional April 2026 capai 2,42 persen (y-on-y) dan 0,13 persen (m-to-m). Sulawesi Barat lebih terkendali di 1,66 persen (y-on-y) dan 0,24 persen (m-to-m), dengan IPH minggu V April moderat 0,73—seperti ombak harga yang jinak, meski dipengaruhi distribusi dan geografi. “Penguatan TPID, distribusi lancar, dan pasokan pangan jadi pondasi utama,” kata Elmarhamah.
Perum Bulog kuatkan beras via SPHP dan pangan murah; Badan Pangan pantau harga strategis. Namun, sorotan rapat tertuju sertifikasi halal: BPJPH tekan percepatan RPH-RPU sebagai jaminan konsumen dan peningkat daya saing ekonomi daerah.
Kepala Bapperida, Drs. Amujib, M.M., tegaskan ini arahan Gubernur Suhardi Duka. “Sertifikasi halal kami posisikan sebagai gerbang pasar luas bagi produk Sulbar, didukung infrastruktur RPH-RPU berstandar nasional. Inflasi 1,66 persen hanyalah fondasi; halal jadi pilar masa depan ekonomi adaptif,” ujarnya. Bapperida bangun roadmap riset akurat, selaraskan TPID-dinas-Bulog untuk mitigasi berbasis bukti, dengan halal sebagai prioritas utama. (*/FA)
