Mamuju, Katinting.com — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, melalui dua agenda strategis yang berlangsung pada Senin (4/5/2026).
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, menghadiri exit meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Forum tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Exit meeting itu dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan itu, Tim BPK RI memaparkan hasil pemeriksaan selama masa penugasan, disertai catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian serius masing-masing perangkat daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan ke depan.
Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa kehadiran BPKAD dalam forum tersebut merupakan wujud tanggung jawab institusional dalam mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek perbendaharaan dan akuntansi yang menjadi domain utama BPKAD.
“Ini juga menunjukkan kesiapan kami untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Ali Chandra.
Ia menyebut, langkah tersebut selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Optimalisasi Aset
Pada waktu yang sama, BPKAD Sulbar melalui Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, didampingi Plt. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah I, Rizal Muhammad, menggelar rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Sulbar itu melibatkan perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar.
Agenda tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas pengelolaan aset daerah, khususnya aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau idle. Lebih jauh, rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan aset secara produktif guna menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad menilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mengidentifikasi dan melaporkan aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat dilakukan langkah optimalisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Muhammad.
Ia menambahkan, pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan dua agenda tersebut, BPKAD Sulbar menegaskan satu arah kebijakan yang sama: membenahi tata kelola keuangan secara disiplin, sembari memastikan aset daerah tidak sekadar tercatat dalam neraca, tetapi juga memberi nilai guna yang nyata bagi kepentingan publik. (*/FA)
