Mamuju, Katinting.com – Upaya memperkuat perencanaan fiskal terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Salah satunya melalui keikutsertaan Bapperida Sulbar dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar secara daring melalui Microsoft Teams, Rabu, 29 April 2026.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Kementerian Keuangan dengan Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari formula pengalokasian dana transfer pusat hingga peluang peningkatan penerimaan daerah.
Kegiatan ini menghadirkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan diikuti oleh berbagai perangkat daerah, seperti BPKAD, Bapenda, Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta OPD terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, peserta membedah berbagai skema dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana desa, termasuk mekanisme perhitungannya. Tak kalah penting, diskusi juga mengarah pada upaya menggali potensi PAD sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan bisa berjalan lebih efektif.
Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Sulbar menunjukkan tren positif, tekanan di sektor fiskal masih terasa, terutama akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sejak 2023.
“Ini tentu berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam proses perencanaan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan ASN PPPK yang berimplikasi pada meningkatnya beban belanja pegawai, sementara di sisi lain transfer dari pusat mengalami penyesuaian.
Melalui forum ini, Bapperida Sulbar mendorong lahirnya perencanaan fiskal yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, pembangunan daerah tetap berjalan berkelanjutan, dengan tingkat kemandirian fiskal yang semakin meningkat. (*)
