Pasangkayu, Katinting.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir, termasuk rencana pengadaan 25.644 unit motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana 21.801 unit di antaranya telah diselesaikan.
Namun, di Kabupaten Pasangkayu, muncul suara kritis dari masyarakat yang menilai kebijakan tersebut belum tepat sasaran.
Ical menyatakan ketidaksepahaman terhadap pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG. Mereka menilai, masih banyak kebutuhan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya terkait infrastruktur dasar.
Kami tidak menolak program MBG, tetapi yang lebih mendesak saat ini adalah perbaikan jalan desa dan jalan perkebunan, ungkap Ical, saat di konfirmasi di salah satu warkop di pasangkayu. Rabu (15/4).
Kondisi jalan yang rusak, terutama di area perkebunan, dinilai sangat membebani petani. Biaya operasional saat panen menjadi tinggi karena distribusi hasil kebun tidak bisa dilakukan secara efisien.
Dalam banyak kasus, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melangsir hasil panen menggunakan ojek motor akibat akses jalan yang tidak memadai.
Ironisnya, meskipun harga sawit berada di kisaran Rp2.000 per kilogram, keuntungan petani tetap tergerus oleh tingginya biaya distribusi.
Masyarakat berharap pemerintah lebih peka dalam menentukan skala prioritas anggaran. Perbaikan infrastruktur jalan diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di desa.
Kalau jalan bagus, hasil panen bisa maksimal, biaya bisa ditekan, dan pendapatan petani juga meningkat, tambah Ical.
Aspirasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan. (Udi)
