Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bapperida terus mendorong penguatan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI), khususnya dalam pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan pembangunan yang lebih presisi yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Upaya ini mengemuka dalam kegiatan “Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pulau Sulawesi” yang digelar secara daring dan luring dengan pusat kegiatan di Kendari, Selasa (14/4/2026). Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital selaku Direktur Eksekutif Sekretariat SDI tingkat pusat, bersama perwakilan Bapperida dan Diskominfo dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi.
Salah satu isu yang mengemuka adalah pentingnya penunjukan Pembina Data Geospasial di daerah. Selama ini, data berbasis ruang masih tersebar di berbagai OPD tanpa pengelola yang jelas. Kondisi ini kerap berdampak pada kualitas data yang belum optimal, bahkan memicu tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, menekankan bahwa kunci utama keberhasilan SDI terletak pada koordinasi lintas sektor, terutama antara Bapperida dan Dinas Kominfo.
Menurutnya, peran keduanya memang saling berkaitan. Bapperida bertindak sebagai Sekretariat SDI sekaligus Pembina Data Geospasial, sementara Diskominfo berfungsi sebagai Walidata. Karena itu, sinkronisasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Tujuannya agar seluruh data sektoral bisa terintegrasi dalam satu kerangka spasial, sehingga kualitas perencanaan menjadi lebih akurat,” jelas Faried.
Penguatan SDI ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan dukungan data geospasial yang terintegrasi, analisis berbasis wilayah dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja diharapkan bisa lebih tajam dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan komitmen pihaknya untuk membenahi persoalan data yang selama ini masih kerap berbeda antarinstansi.
Ia menekankan, ke depan tidak boleh lagi ada perencanaan yang meleset hanya karena perbedaan data. Melalui pendekatan satu peta dan satu data, seluruh informasi yang digunakan harus sudah tervalidasi dan memiliki standar yang sama.
“Penguatan Satu Data Indonesia bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari strategi besar agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui momentum ini, Bapperida Sulbar berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Harapannya, Satu Data Indonesia benar-benar menjadi rujukan utama dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (*)
