Jakarta, Katinting.com – Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka koordinasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah guna mendorong kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pasangkayu. Kamis (5/3).
Rombongan DPRD Pasangkayu yang hadir dalam audiensi tersebut terdiri dari Lubis, Edhy Putra Perdana, Amries Amir, Muhammad Dasri, dan Adi Nur Cahyo.
Dalam diskusi tersebut, DPRD Pasangkayu menyampaikan sejumlah potensi unggulan daerah yang dinilai layak mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi wisata alam pesisir, potensi budaya lokal, serta berkembangnya pelaku ekonomi kreatif muda di Pasangkayu.
Anggota DPRD Pasangkayu, Lubis, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk membuka jalur komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata.
“Pasangkayu memiliki potensi wisata yang luar biasa, mulai dari keindahan pantai hingga budaya yang belum tergarap maksimal. Kami datang ke Kemenparekraf untuk memastikan bahwa potensi ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan regulasi, pendampingan, dan akses promosi dari pusat,” ujar Lubis.
Lebih lanjut, Lubis menekankan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki efek berganda terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru, mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami tidak ingin Pasangkayu hanya menjadi daerah lintasan. Kami ingin orang datang, berlama-lama, dan menikmati apa yang kami miliki. Untuk itu, sinergi dengan Kemenparekraf sangat kami perlukan,” tambahnya.
Lubis juga berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan program-program konkret, seperti pendampingan destinasi wisata, pelatihan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif, serta fasilitasi promosi wisata Pasangkayu di tingkat nasional. (*)
