Mamuju Tengah, Katinting.com – Di tengah hembusan angin Sulawesi Barat yang membawa aroma tanah basah pasca-hujan, sidang paripurna DPRD Mamuju Tengah pada Senin lalu (30/3/2026) menjadi saksi bisu sebuah pengakuan tulus: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan cermin jiwa pemerintahan daerah. Bupati Arsal Aras, dengan keberanian langka di panggung politik lokal, membuka tabir kekurangan kinerja belum optimal, harapan rakyat yang menggantung, dan birokrasi yang masih gemuk seperti pohon beringin tua yang cabangnya saling tumpang tindih.
Pengakuan ini patut diapresiasi. Di era di mana pejabat kerap menyembunyikan noda di balik kilau data, Arsal memilih jujur
“Kami sadar masih banyak kekurangan.” Ia tak berhenti di pengakuan LKPJ dijadikan fondasi tanggung jawab mendalam, merujuk PP 13/2019 dan Permendagri 18/2019 sebagai pijakan transparansi.
Setiap rupiah anggaran, katanya, harus bisa dipertanggungjawabkan sebuah janji yang menggema di telinga warga Mamuju Tengah, yang haus pelayanan lincah di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan inflasi yang menggerus daya beli.
Namun, di balik cahaya evaluasi itu, bayang-bayang tantangan menari-nari. Struktur organisasi yang “terlalu gemuk” membuat pelayanan publik berbelit, kewenangan bertabrakan, dan proses kerja tersendat. OPD dengan anggaran minim tak mampu menari penuh irama tugasnya. Rencana reformasi kelembagaan via Raperda yang diusung Arsal adalah obat yang tepat: tebas lemak birokrasi, ciptakan mesin pemerintahan yang ramping dan efisien. Ini bukan sekadar pemangkasan; ini rekonstruksi untuk lahirnya Mamuju Tengah yang berkelanjutan dari jalan rusak di pelosok hingga layanan kesehatan yang tak lagi antre berjam-jam.
Peran DPRD kini diuji. Sebagai mitra strategis, dewan harus tak hanya kritik, tapi racik rekomendasi konstruktif. Bayangkan jika sinergi ini berbuah: anggaran lebih tepat sasaran, pelayanan menyentuh akar rumput, dan pembangunan ekonomi lokal seperti potensi pertanian dan pariwisata di Sulawesi Barat—berkembang subur. Ini peluang emas bagi Mamuju Tengah, kabupaten yang kaya sumber daya alam tapi sering terperangkap dalam jerat inefisiensi.
LKPJ 2025 bukan akhir, melainkan babak baru. Ia mengingatkan kita: pemerintahan sejati adalah tentang akuntabilitas kepada rakyat, bukan ritual tahunan. Bupati Arsal telah membuka pintu; kini giliran kita semua DPRD, OPD, dan masyarakat mendorongnya lebar-lebar menuju horizon yang lebih cerah. Di ujung pelangi itu, Mamuju Tengah tak lagi sekadar daerah terpencil, tapi mercusuar pembangunan yang menginspirasi Sulawesi Barat. (ADV/Fhatur Anjasmara)
