Balanipa, Katinting.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menghadiri secara langsung Urun Rembuk Akbar yang digelar Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa di Boyang Kayyang Buttu Ciping, Sabtu (13/09). Kehadirannya menandakan dukungan serius pemerintah provinsi terhadap wacana pemekaran tersebut.
Acara yang dihadiri Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, anggota DPR RI, serta puluhan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi ini berlangsung khidmat. Dalam sambutannya, Salim mengabarkan bahwa seluruh persyaratan administratif pemekaran hampir rampung.
“Hanya tinggal satu syarat yang belum tuntas, yakni penandatanganan batas wilayah antara Balanipa dan Majene. Ini dijadwalkan final pada paripurna minggu depan,” ujarnya.
Namun, Wagub menekankan pesan krusial: proses pemekaran harus bersih dari praktik transaksional. “Pemekaran ini adalah hak masyarakat. Jangan ada yang meminta atau menggunakan uang untuk meloloskan ini. Perjuangan harus dilakukan secara murni dan benar,” tegas Salim dengan lugas.
Ia mengungkapkan, Balanipa sebelumnya termasuk dalam 86 daerah usulan pemekaran yang diajukan setelah 90 daerah lain disetujui. Kendala anggaran negara disebut menjadi penyebab hanya sebagian yang bisa diakomodasi kala itu.
Untuk itu, Salim menyerukan seluruh elemen, mulai dari anggota DPR RI, DPD, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten, hingga Bupati, untuk bersatu memperjuangkan aspirasi masyarakat Balanipa. “Kita perlu melobi Komisi II DPR RI serta kementerian terkait. Langkah komunikasi politik harus strategis, terkoordinasi, dan dilakukan dengan cara yang benar,” paparnya.
Mengakhiri sambutan, ia berharap kesalahan masa lalu tidak terulang. “Jangan sampai kesalahan sebelumnya terulang. Mari kita perjuangkan pemekaran ini demi kesejahteraan masyarakat Balanipa,” pungkasnya.
Urun rembuk ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk memaparkan data dan argumen kelayakan kabupaten baru. Sebagai bentuk keseriusan, Ketua Komite Aksi secara resmi menyerahkan dokumen usulan pemekaran kepada Wakil Gubernur. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. (*/Fhatur Anjasmara)
