Mamuju, Katinting.com – Perhelatan Porprov V yang diletakkan di Mamuju Tengah, sampai saat ini pembangunan infrastrukturnya belum dimulai, dikarenakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, belum menerbitkan SK pencairan Dana BKK Prasarana.
Menanggapi kendala belum cairnya anggaran BKK Prasarana Porprov V Sulbar di Mamuju Tengah, karena SK pencairan Dana BKK oleh Gubernur Suhardi Duka belum terbit, Salah seorang aktivis Forum Lingkar Kajian Kebijakan (FLKK) Sulbar, menyampaikan dan mengingatkan Pemprov agar tidak terburu buru mengeluarkan SK Pencairan BKK Porprov V Sulbar.
Menurut FLKK Sulbar, melalui Koordinator Divisi Kajian Kebijakan Haeruddin, Jumat (18/04) bahwa terbitnya Perpres No.1 Tahun 2025 dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemda se-Indonesia, mustinya ini juga menjadi pertimbangan Pemprov Sulbar agar mengambil kebijakan menunda pelaksanaan Porprov V di Mamuju Tengah.
“Saya kira perlu Gubernur Suhardi Duka, mengambil keputusan, menunda dulu pelaksanaan Porprov V di Mamuju Tengah dengan lebih awal koordinasi ke KONI Sulbar, mengingat saat ini efesiensi anggaran cukup tinggi” jelas Haeruddin.
Baca juga; Dana BKK Untuk Porprov V Di Mamuju Tengah, Hadapi Kendala SK Gubernur Belum Terbit
Katanya, alokasi Rp.15 miliar dalam bentuk Dana BKK Porprov Sulbar lebih dari cukup untuk membantu sejumlah Pemda di Sulbar dalam penyelesaian persoalan layanan dasar.
“Seperti di Mamuju, soal infrastruktur PDAM, di Polman soal angkutan Sampah, di Majene soal Air bersih, di Mamasa soal air bersih dan sampah, saya kira Rp.15 M itu bisa dibagi ke sini dulu” kata Haeruddin.
Menurutnya, urusan perhelatan Porprov V bisa dialihkan pelaksanaannya, ke tahun 2027, jadi alokasi anggaran pasca efesiensi ini, cukup di alokasikan untuk kegiatan pelayanan dasar.
“Saya kira Langkah ini bisa mendorong kesetaraan pelayanan dasar di sejumlah Pemda di Sulbar, dan ini momentum Pemprov Sulbar melakukan penyetaraan layanan dasar” pungkas Haeruddin. (Fhatur Anjasmara)
