Pasangkayu, Katinting.com – Setelah diberitakan soal kemalasan dan dugaan makan gaji buta, beragam tanggapan pun muncul dari internal DPRD, wakil bupati hingga warga net.
Pada saat paripurna terkait rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, tercatat hanya separuh atau 15 anggota DPRD yang hadiri di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat malam, 27 Agustus 2021, sedang sisanya tak menampakkan diri.
BACA JUGA : Sejumlah Anggota DPRD Pasangkayu Diduga Makan Gaji Buta
Menurut Sekwan, Muhammad Zain Machmud, ada beberapa nama yang berhalangan hadir karena sakit. Ada pula izin dan yang parah tanpa alasan yang jelas.
Sebab itu, anggota DPRD Pasangkayu, Saifuddin Andi Baso langsung melayangkan protes kepada pimpunan sidang. Pasalnya, anggota DPRD sudah digaji, mendapat banyak tunjangan agar bekerja untuk rakyat.
Ada yang tak hadir paripurna hingga tiga bahkan empat kali. Padahal, sama-sama mendapat gaji dari negara. Sebagian siang dan malam bekerja, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Dia pun menyebut sebagian anggota DPRD Pasangkayu hanya makan gaji buta.
Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Arfandi Yaumil juga meminta agar badan kehormatan merespon terkait apa yang disampaikan soal fenomena kehadiran anggota DPRD saat parupurna mau pun rapat lainnya.
BACA JUGA : Bahas Anggota Pemalas, BK DPRD Pasangkayu Segera Mengundang Ketua Partai
Ketua BK DPRD Pasangkayu, Mahmud Kabu mengaku akan segera memanggil para ketua partai untuk menindaklanjuti usulan wakil ketua DPRD dan ketua fraksi Golkar tersebut.
Menanggapi hal itu, Karma Yunus, anggota DPRD Pasangkayu meminta BK DPRD Pasangkayu agar lebih proaktif soal kehadiran anggota DPRD.
Ia yang tak sempat hadir lantaran sudah terlanjur berada di luar kota Pasangkayu. Tapi, dia sudah mengusulkan agar paripurna dilaksanakan pada Jumat malam usai paripurna pada siang hari, 27 Agustus 2021 namun tidak direspon.
“Setelah paripurna pada hari Jumat, saya usulkan agar malamnya dilanjutkan lagi paripurna tapi tidak diindahkan. Giliran di luar kota, saya baru diinfokan kalau jadwal parupurna akan dilaksanakan pada malam,” terang Karma, Senin, 30 Agustus 2021.
Sekretaris Nasdem Pasangkayu ini juga menyindir ketua BK DPRD Pasangkayu agar membersihkan ruangan BK sebelum memanggil para ketua partai. Karena ruangan tersebut menurut dia tak ubahnya rumah hantu sebab tidak pernah ditempati.
Kepada ketua fraksi Golkar DPRD Pasangkayu, Karma juga meminta jangan cuma pintar komentar masalah kemalasan yang lain, tapi mestinya intopeksi diri dulu soal kehadiran di paripurna.
Sementara di saat yang sama, anggota DPRD Pasangkayu lainnya, Herman Yunus mengaku punya alasan khusus yang tidak diungkap secara terbuka.
Namun, dia berkilah tak mau disebut tak peduli dengan rakyat dan makan gaji buta hanya karena sekali tak ikut paripurna.
“Jangan seola yang hadir itu paling mengerti soal rakyat. Sedang kami seperti saya yang tidak sempat hadir seola tak merakyat. Itu saya tidak sependapat,” kilah dia.
Dia menyampaikan sindiran, jika ingin bersih-bersih, jangan menggunakan sapu yang kator. Entah kepada siapa yang ditujukan satire tersebut.
Komentar juga datang dari Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus. Dia mengelak jika para kepala OPD tak ikut paripurna disandingkan dengan anggota DPRD yang diduga makan gaji buta.
“Bedalah, yang jelas OPD itu bekerja tidak makan gaji buta. Tapi saya tidak menyebut yang lain ya (DPRD_red),” elak Istri mantan bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa itu.
Umumkan nama nama legislator yang malas, tidak usah melalui ketua partainya nanti rakyat yang nilai*** Pak Baras (warga net)
Kok gak malu sama rakyat kecil..** Jesica Flora Batuoge (warga net)
Bagusnya sebut nama saja jadi jelas mana yg tidk layak untuk dipilih kdepannya… tulis Irfan Ippag (Warga net)
(Arham Bustaman)
