banner 728x90

Warga Protes Dugaan Data Semrawut Penerima BLT Dan BST Di Pasangkayu

banner 728x90

Situasi Antrian Penerimaan BST Di Kantor Lurah Baras Beberapa Waktu Lalu

Pasangkayu, Katinting.com – Program pemerintah terkait bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan di berbagai daerah. Baik berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST).

Kesemua itu ditujukan bagi warga kurang mampu. Dan, BST lebih khusus diperuntukan bagi warga kurang mampu akibat dampak wabah corona selama ini.

Alih-alih pemerintah ingin meringankan beban ekonomi warga, justru program tersebut dinilai banyak yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, itu disinyalir terjadi kesemrawutan data. Seperti di kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, belum lama ini, pembagian BLT dan BST di sejumlah desa diduga bermasalah.

Ada dua kategori data yang terinput pada sistem penerima bantuan ini, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTSK.

Karena, masih menggunakan data lama. Bahkan, ada yang sudah meninggal, tapi namanya masih tercantum yang semestinya dilakukan validasi sebelum penginputan.

Akibatnya, banyak warga yang protes terkait standar kriteria kelayakakan penerima yang ditetapkan pemerintah. Sebab, ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Contoh kasus, di kelurahan Baras, kecamtan Baras, dari total 194 jiwa penerima, sebagian ada nama-nama perangkat lurah yang terdaftar dan juga data penerima ganda (sesuai KK) yang sudah mendapatkan bantuan lain.

Prihal itu, seperti yang diadukan Ramli L, salah seorang warga kelurahan Baras, kecamatan Baras kepada media di Pasangkayu, Rabu, 3 Juni 2020.

Menurut Ansar, juga warga Baras, kerancuan ini juga sudah disampaikan kepada pihak kelurahan Baras bahkan ke dinas sosial Pasangkayu. Namun, ia belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Tak jauh beda, di desa Malei, kecamatan Pedongga, malah kepala desa yang berstatus PNS juga terdata sebagai penerima bantuan. Selain kepala desa, terdapat pula beberapa nama PNS.

Karena itu, Saifuddin Andi Baso yang ditemui di gedung DPRD Pasangkayu, Rabu, 3 Juni 2020, mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dengar pendapat soal kesemrawutan data.

Selain dua kasus ini, diduga masih ada kejadian serupa di desa lain namun tidak terekspos ke publik.

Agar tidak terjadi data ganda dan data tidak valid, diharapkan pemerintah koordinatif dari tingkat desa hingga pusat.

Arham Bustaman

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Warga Protes Dugaan Data Semrawut Penerima BLT Dan BST Di Pasangkayu"