dprd sulawesi barat

Tuntut Paripurna Pergantian Gubernur Sulbar, Ini Kata Anggota DPRD Sulbar

banner 468x60

Anggota DPRD Sulbar, Thamrin Endeng dan Syamsul Samad saat menerima aspirasi pengunjukrasa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia di gedung DPRD. (Ft: Istimewa)

Mamuju, Katinting.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi unjukrasa di gedung DPRD Sulbar menuntut pertanggungjawaban Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, yang beberapa saat lalu keliru mengucapkan pancasila dan niatan ingin mengubah susunan sila pancasila yang mendekatkan sila pertama dan kelima.

Dalam selebarannya mahasiswa menjelaskan bahwa Negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini.

Dari itu Mahasiswa yang dipimpin oleh Amiruddin menuntut tiga hal yakni, pertama, meminta Gubernur Gubernur Sulbar mempertanggung jawabkan peryataannya yang hendak mengubah susunan sila yang ada pada Pancasila di hadapan MPR RI atau lembaga yang berwajib.

Kedua, meminta Kepada Gubernur Sulbar untuk menyampaikan permohonan maafnya kepala seluruh rakyat Indonesia dalam jangka waklu 2 hari dari hari aksi yang dilakukan, Selasa (21). Dan ketiga, meminta DPRD Sulbar untuk melakukan rapat paripurna pengusulan pergantian Gubernur Sulbar.

Pada aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Indonesia aspirasinya diterima oleh anggota DPRD Sulbar, Thamrin Endeng dan Syamsul Samad.

Secara terpisah politisi Partai Demokrat, Syamsul Samad yang ditemui Katinting.com menjelaskan, terkait tuntutan mahasiswa yang pertama dan kedua itu disana (Gubernur) yang melakukann dan mempertanggungjawabkannya. Dan pada poin ketiga itu akan dibicarakan lebih lanjut sesuai hak DPRD.

“Kita akan menindak lanjuti tuntutan mahasiswa, tahapannya kalau terkait dengan paripurna pergantian Gubernur Sulbar kita lihat dulu, gubernur melanggar konstitusi atau tidak,” jelas Syamsul Samad diruang kerjanya. Selasa (21/11).

Lanjut ia menjelaskan, ada 3 ruang yang diberikan kepada DPRD, yang pertama hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat. Kita akan lihat yang mana bisa kita pakai. Jika Interpelasi maka butuh dukungan minimal 10 anggota DPRD, terang Syamsul Samad.

“Baiknya melalui hak interpelasi, kita akan mempertanyakan hal tersebut. Namun kita akan lalui mekanismenya, minimal 10 orang anggota DPRD, dan kita dorong keruang paripurna apakah bisa dilakukan hak interpelasi atau tidak,” kuncinya.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dpr.go.id).

(ADV/Anhar Toribaras)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar