banner 728x90

TPID Sulbar Tingkatkan Pemahaman Pengendalian Inflasi Perangkat Daerah

Kegiatan capacity building TPID provinsi dan kabupaten se-Sulbar. (Foto Humas BI Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan capacity building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur ini, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dan diikuti oleh dinas-dinas dari anggota TPID Provinsi Sulawesi Barat dan TPID seluruh kabupaten se-Sulbar.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini 22-23 April 2019, diawali dengan paparan Badan Pusat Statistik merefresh para peserta capacity building mengenai pemahaman inflasi serta metodologi perhitungan inflasi. Refreshment diperlukan agar setiap anggota TPID dapat menjalankan tugas pengendalian inflasi dengan baik dan tepat sasaran. Diskusi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya pengendalian inflasi, peran dari masing-masing instansi yang tergabung dalam TPID, serta diskusi mengenai peta jalan pengendalian inflasi Sulawesi Barat.

Memasuki hari kedua, diskusi capacity building menjadi semakin menarik karena Bank Indonesia menghadirkan langsung TPID Kota Samarinda dan TPID Kota Makassar. Kedua TPID merupakan TPID kota terbaik yang mendapatkan penghargaan dari Presiden dalam Rakornas TPID tahun 2018. Strategi menghadirkan kedua narasumber ini adalah untuk memberikan ilmu dan pembelajaran bagi TPID di Sulawesi Barat terkait manajemen organisasi TPID serta sinergi lintas sektor yang dapat dilakukan oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi.

Melalui paparannya, Kadis Perindag Kota Makassar, yang merupakan sekretariat TPID Makassar, menyampaikan bahwa ego sektoral harus dikesampingkan dalam menjalankan fungsi pengendalian inflasi. Keberhasilan sebuah program TPID memerlukan sinergi seluruh anggota TPID untuk mencapai inflasi yang terkendali. Salah satu contoh programnya adalah Lorong Inflasi, sebuah program yang menghidupkan seluruh lorong-lorong yang tidak produktif menjadi lorong yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya berupa mural terkait pemahaman inflasi sekaligus penyediaan fasilitas urban farming komoditas penyumbang inflasi. Berbagai bentuk sinergi dilakukan dalam program ini. Dinas PU melakukan tugas penyediaan penerangan pada lorong, Dinas Ketahanan Pangan melakukan sosialisasi urban farming, Dinas Perindag membantu menjualkan hasil produk lorong inflasi ke  pasar modern, serta berbagai sinergi lainnya.

Sejalan dengan paparan TPID Makassar, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kota Samarinda bersama dengan Direktur Utama PD. Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah program TPID memerlukan perhatian khusus dari Kepala Daerah dan komitmen yang kuat dari Kepala Dinas yang menjadi anggota TPID. Program yang menarik dari TPID Samarinda adalah kegiatan perdagangan antar daerah yang dilakukan melalui pemanfaatan Perusahaan Daerah dengan membeli daging ayam ras beku dari Jawa. Perdagangan antar daerah tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada campur tangan Kepala Daerah dalam berkoordinasi dengan daerah lain.

Melalui kegiatan ini diharapkan TPID dapat meningkatkan pemahaman seluruh anggota TPID baik ditingkat provinsi maupun kabupaten terhadap peran masing-masing anggota dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Terciptanya sinergi yang berkelanjutan diyakini mampu mengoptimalkan peran TPID dan berujung pada kestabilan harga serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Kegiatan capacity building TPID provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. (Foto Humas BI Sulbar)

(Rls/Anhar)

Bagikan
banner 900x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "TPID Sulbar Tingkatkan Pemahaman Pengendalian Inflasi Perangkat Daerah"