dprd sulawesi barat

Titik Nol Jalan Salutambung-Urekang Mendapat Penolakan

banner 468x60

Jalan rusak di sepanjang Salutambung – Urekang. (Rls)

Majene, Katinting.com – Kerukunan Keluarga Mahasiswa Ulumanda (KKMU) Kota Makassar menolak perubahan penempatan titik nol pekerjaan pembangunan Jalan Poros Salutambung-Urekang tahun anggaran 2018.

Dalam rilis yang diterima Katinting.com, Jumat (9/2) Ketua KKMU Kota Makassar, Haidir Ali mengatakan, yang menjadi permasalahan utama akses jalan Ulumanda selama ini ada di titik gunung Tandeallo.

“Jadi kalau kita benar-benar memikirkan asas manfaatnya ke masyarakat banyak, harusnya tidak usah dialihkan karena titik jalan paling parah itu di Tandeallo. Kalau dipindahkan kebawah ke Langngoliang maka titik ini tidak akan tersentuh, kasihan masyarakat bagian atas,” kata Haidir.

Sementara untuk ruas Langngoliang-Kabiraan lanjut Haidir, akses sudah lebih baik jika dibandingkan dengan daerah Tandeallo. “Sehingga kami harap dinas PU Provinsi tidak perlu mengubah titik, kita dukung tetap di Ba’ba Sondong,” ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah warga dan Kepala Desa mengatasnamakan diri perwakilan masyarakat Ulumanda bersama pihak DPRD dan perwakilan Pemkab Majene mendatangi kantor PU Provinsi Sulbar, Kamis (9/2) kemarin, meminta PU Sulbar melakukan perubahan titik nol jalan dari Ba’ba Sondong ke Langngoliang Desa Kabiraan.

Alasan perubahan titik nol poros Salutambung-Urekang bagi DPRD dan Pemkab Majene, karena usulan sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri masyarakat Ulumanda. Mereka berdalih demi memuluskan akses menuju pusat kecamatan Ulumanda di Desa Kabiraan.

Atas permintaan itu, Dinas PU Provinsi Sulbar meminta surat permohonan perubahan titik nol jalan kepada Gubernur Sulbar.

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Dinas PU Sulbar, Sundri mengatakan, perubahan titik nol pembangunan jalan hanya bisa dilakukan jika mendapat surat keputusan gubernur. “Kalau kita mau lakukan perubahan titik nol silahkan menyurat ke gubernur. Kami tidak berani merubah perencanaan kalau tidak ada SK gubernur,” kata Sundri.

Penolakan perubahan titik nol jalan ini tidak hanya datang dari mahasiswa, Kepala Desa Popenga Kecamatan Ulumanda, Muslimin mengatakan hal senada.

Kepada wartawan, Jumat (9/2), Muslimin mengatakan titik terparah jalan poros Salutambung-Urekang berada di gunung Tandeallo dalam ruas Ba’ba Sondong-Urekang. Sehingga kata dia mestinya tidak boleh terabaikan titik tersebut. “Kalau saya tidak masalah titik nolnya di Langngoliang, tapi yang rusak dibagian bawah, kan tidak seberapa dibanding yang di atas (Tandeallo, red) maka sebaiknya tetap dikerjakan dibagian atas,” ucap Muslimin.

Mahasiswa Mengancam Gelar Aksi Unjuk Rasa

Terpisah, Ketua organisasi mahasiswa Desa Tandeallo Aldi mengatakan keprihatinannya terhadap keputusan sepihak Pemkab Majene yang akan menyurati Gubernur Sulbar terkait perubahan titik pembangunan jalan Ulumanda. “Ini sangat tidak adil, kita dibagian atas selamanya akan menandu orang sakit ke Puskesmas jika jalan ke gunung Tandeallo tidak dikerjakan,” ucap Aldi.

Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Majene ini meminta agar niat Pemkab Majene bersama DPRD diurungkan, karena kebijakan itu kata dia, sama sekali tidak berpihak pada masyarakat empat desa di bagian pegunungan Kecamatan Ulumanda.

“Kami akan melakukan aksi unjuk rasa kalau tetap dilakukan perubahan. Saya pribadi akan menghadang pekerja jalan,” ancam Aldi.

Untuk diketahui, jalan poros Salutambung-Urekang tahun ini mendapat kucuran dana alokasi umum (DAU) melalui Dinas PU Pemprov Sulbar, dengan nominal anggaran Rp 9,5 miliar. Sesuai perencanaan dana ini akan difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk ruas Ba’ba Sondong-Urekang. Namun belakangan, DPRD dan Pemkab Majene meminta agar dipindahkan ke ruas Langngoliang-Kabiraan.

(Rilis)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar