banner 728x90

Tidak Jelas Target dan Sasaran, Banggar DPRD Pasangkayu Pending Bahas KUA-PPAS

banner 728x90

Rapat Banggar DPRD Pasangkayu Terkait KUA-PPAS 2021

Pasangkayu, Karinting.com – Rapat badan anggaran (banggar) DPRD Pasangkayu kembali diskorsing (tunda sementara), Rabu, 5 Agustus 2020, lantaran mengalami kebuntuan.

Selain itu, faktor lainnya yakni sejumlah anggota banggar terlambat dan sebagian lagi tidak hadir, sama dengan rapat sehari sebelumnya.

Rapat ini berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat membahas tentang KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara) 2021.

Meski separuh anggota banggar tidak hadir, rapat itu sempat membahas beberapa hal sebelum akhirnya kembali diskorsing.

Menurut Yani Pepi Adriani (anggota banggar), KUA PPAS tidak bisa dilanjutkan untuk dibahas sebelum TAPD kembali memperbaiki dengan menyertakan target dan sasaran seluruh program yang diajukan.

Dia menduga banyak program bukan menjadi skala prioritas. Karena itu, dia meminta dokumen KUA-PPAS dikembalikan ke TAPD untuk diperbaiki.

“Ada berbepa dinas yang belum menyertakan target dan sasaran. Bagaimana mungkin mengukur rasionalisasi. Seperti pada dinas kesehatan yang mempunyai anggaran Rp22 miliar lebih yang tidak  memiliki penjabaran,” tutur Yani.

Selain dinas kesehatan, dinas perumahan juga termasuk yang tidak menyertakan rincian program, itu baru dua sampel. Sebabnya, pembahasan ini tidak bisa dilanjutkan.

Data lain, ada OPD mengajukan program yang terkesan hanya menghamburkan uang rakyat. Padahal, ada OPD yang selama ini berkaitan langsung dengan penanganan corona, justru tidak mendapat anggaran yang memadai.

Itu disampaikan Herman Yunus (anggota banggar). Ia juga mengatakan, pihak banggar tidak punya kewenangan mengajukan program ataupun menolak, tapi berhak untuk mencoret (program) yang dianggap tidak wajar.

 

Sebelum jauh berbicara soal KUA-PPAS, Nurlatif (KUA-PPAS) lantang mengingatkan internal banggar yang dinilai lalai dalam tugas yang menyebabkan terjadinya keterlambatan rapat.

Ia berharap, perlu solidaritas antara anggota banggar (DPRD) sebagai bentuk keseriusan dan tanggungjawab moral sebagai wakil rakyat.

KUA-PPAS merupakan dasar untuk menyusun APBD 2021. Sedang postur anggaran, menurut Nurlatif  masih seperti APBD 2020.

Untuk meningkatkan PAD, dia berharap pemda memberikan perhatian dan anggaran lebih  kepada sejumlah OPD sebagai leading sektor yang potensi dari OPD lain.

Selanjutnya, Latif menjelaskan tahun 2021 merupakan tahun terakhir pemerintahan Agus-Saal. Ada Nawajiwa (sembilan agenda pokok) dalam kampanye yang dijanjikan Agus-Saal periode kedua.

Karena itu tambah Latif, perlu dievaluasi sejauh mana capaian program andalan tersebut.

Sebab, itu indikator berhasil atau tidaknya kepemimpinan terkait janji-janji yang disampaiakn saat kampanye lalu dan di awal masa pemerintahan Agus-Saal.

Iapun meminta pemda memperhatikan saran-saran DPRD sebagai mitra demi kebaikan dan kemajuan pembangunan daerah ke depan.

Di Bappeda lebih parah lagi. Pasalnya, kata Nasruddin (anggota banggar) hampir 50 persen dari total lebih Rp5 miliar dihabiskan untuk koordonasi.

Sama halnya Latif, ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty pun berpendapat begitu. Ia mencontohkan dispenda yang dinilai memliki anggaran yang cukup minim.

Padahal, papar Alwiaty, dispenda perlu didukung anggaran yang cukup untuk mencapai target PAD.

Ia juga merespon soal anggaran di Bappeda yang dianggap luar biasa, hanya demi koordinasi bisa menghabiskan separuh anggaran. Sedang ada instansi (OPD) lain yang hanya mendapatkan alakadarnya.

Lubis (anggota banggar) memandang kurang lebih sama dengan lainnya. Karena, kata dia, banyak kekeliruan dalam dokumen tersebut. Olehnya, penting koordinasi lebih lanjut.

Jika dokumen KUA-PPAS paten (tidak bisa dirubah), maka ini ia menyebut sebagai pembodohan dan penghinaan terhadap lembaga DPRD. Diapun menuding pemda tidak memandang SDM DPRD (banggar).

Arham Bustaman

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Tidak Jelas Target dan Sasaran, Banggar DPRD Pasangkayu Pending Bahas KUA-PPAS"