banner 728x90

Terkait Penundaan RUU HIP, Ini Pendapat GMNI Mamuju

Tidak ada komentar 145 views
banner 728x90

Ketua DPC GMNI Mamuju, Muh. Fathir. (Ist.)

Mamuju, Katinting.com – Beberapa hari terakhir Rancangan Undangan-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai pro-kontra, usai ditetapkan DPR RI sebagai bagian dari Proleknas, yang belakangan pembahasannya ditunda oleh DPR.

Terkait penundaan tersebut, GMNI Cabang Mamuju sangat mengapresiasi upaya penundaan RUU HIP ini, mengingat juga Indonesia masih dalam kondisi penanganan Covid19 yang masih perlu untuk diprioritaskan oleh pemerintah yang sifatnya memang urgent dan perlu penangangan serius.

“Sekiranya dengan penundaan ini semua pihak¬† bisa untuk saling mendengarkan, bermusyawarah untuk sampai pada mufakat yang bijaksana yang dapat diterimah semua element,” sebut Ketua DPC GMNI Mamuju, Muh. Fathir, dalam rilisnya kepada Katinting.com, Minggu (28/6).

Lanjut pendapat Muh. Fathir, jika RUU HIP harus dipahami semua pihak sebagai upaya menjaga pancasila dari cengkraman ideologi alternatif yang terus menguat di Indonesia 20 tahun belakangan ini.

“Kami sepakat untuk nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang, dan tidak mereduksi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,” jelasnya.

Dan perlu memang suatu payung hukum dalam mengatur BPIP atau DN-PIP yang diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru yang bersifat ‘top down‘ dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas.

“Saya rasa memang perlu suatu lembaga yang rill dan diatur dalam regulasi untuk menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para pendiri bangsa kepada generasi-generasi kita agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh sepanjang masa,” terangnya.

Pancasila tidak cukup hanya menjadi pemersatu, memang perlu mempraxiskan pancasila secara ideologis untuk menata tatanan masyrakat secara materil, mental, dan politikal, imbuhnya.

(Rilis)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Terkait Penundaan RUU HIP, Ini Pendapat GMNI Mamuju"