banner 728x90

Terdakwa APK Pilgub 2017 Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Tidak ada komentar 226 views

Sidang kasus korupsi APK Pilgub Sulbar di Kejari Mamuju, Kamis (27/6). (Foto Zulkifli)

Mamuju, Katinting.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju kembali menggelar sidang kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub Sulbar 2017 di Kantor Kejari Mamuju, Kamis (27/6).

Sidang Tipikor di pimpin langsung ketua majelis hakim Andi Adha,SH dan dua wakil hakim anggota Irawan Ismail, SH.MH dan Yudikasi Waruhwu, SH.MH.

Dalam sidang tersebut, Jaksa penuntut umum (JPU), Cahyadi Sabri, SH. MH, menuntut terdakwa Abdul Rahman Syam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APK Pilgub Sulbar, selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU meyakini  bahwa ada keterlibatan terdakwa, mulai proses proses lelang APK hingga proses pengadaan barang yang dilakukan PT. Adi Perkasa.

JPU menuntut agar Majelis Hakim pengadilan tindak pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Abdul Rahman Syam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo ayat (1) huruf (b) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 temtang perubahan atas UU No. 31 tahin 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Sehingga JPU menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman Syam berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rutan. Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 1 Miliar 700 juta.

Melalui kuasa hukum terdakwa, Nasrun SH mengatakan, tuntutan JPU sangat memberatkan terdakwa. Dalam mendengarkan tuntutan JPU ia juga mendapati banyak fakta-fakta yang terkesan dikesampingkan.

“Terhadap tuntutan JPU ini kami akan menjawabnya dalam nota pembelaan satu minggu kedepan. Maka oleh karena itu apa yang terungkap di persidangan mulai dari awal sampai akhir, kami akan tuangkan dalam nota pembelaannya nanti,” pungkas Nasrun.

Sidang kembali akan dilanjutkan pada Kamis 4 Juli mendatang, dengan agenda pembacaan pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa, Nasrun SH dan Dedi. SH.

(Zulkifli)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan Balasan