banner 728x90

Tak Punya Akses, Pemkab Mamuju Tengah Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan

banner 728x90

Pengukuhan satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Mamuju Tengah, oleh Sekertaris Kabupaten Mamuju Tengah, Askary Anwar, atas nama Bupati Mamuju Tengah. (Dok. Fhatur Anjasmara)

 

Mateng, Katinting.com – Hingga saat ini, masih sering kita menemukan miss persepsi dalam memandang perempuan sebagai salah satu ciptaan Tuhan, yang diberikan sejumlah batasan batasan ruang, oleh dogma kepercayaan dari keyakinan pada kelompok masyarakat.

Karenanya, tak jarang kita juga menemukan perempuan yang mendapatkan kekerasan baik melalui kekerasan fisik atau lansung maupun kekerasan verbal tak lansung, bahkan ada yang terang terangan mengarah kepada body shaming dari sesosok seorang perempuan, dan itu tak jarang dilakukan oleh perempuan sendiri terhadap sesamannya perempuan.

Ini tentu dipicu oleh minimnya kapasitas dan kualitas dari sumberdaya pada perempuan itu, dalam melihat potensi peran yang ada secara lahiria telah ada pada dirinya sendiri, sehingga, yang muncul kemudian justru perempuan terlempar dalam ruang kemelut yang berujung kekerasan.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan & Anak (DPPKBP2A) Kab. Mamuju Tengah bekerjasama dengan Dharmawanita Persatuan Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah, menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sekaligus dilaksanakan Pengukuhan satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) pada Kamis (05/08) di Gedung Utama Benteng Kayumangiwang Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah.

Pada kesempatan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor : 188.4.45/123/I/2021 tentang pembentukan satuan tugas pengamanan masalah perempuan dan anak ini, dihadiri dan dibuka lansung oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah, Askary Anwar, Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Sahrul Sukardi, dan Ketua Ikatan Dharmawanita Persatuan Indonesia Mamuju Tengah, Faigah Askary, serta Plh. Kadis PPKBP2A Mamuju Tengah, Nilsalwiah, dilaksanakan dalam protokol Covid-19 yang cukup ketat, dimana peserta undangan yang hadir, hanya 25 persen dari kapasitas ruangan kegiatan.

Plh. Kepala DPPKBP2A Mamuju Tengah, Nilsalwiah, mengemukakan muasal kegiatan itu dilaksanakan, dengan melihat kualitas kaum perempuan yang masih jauh dari harapan bersama kita saat ini, karenanya, DPPKBP2A Mamuju Tengah, mencoba membangunkan kaum perempuan di Mamuju Tengah, lewat pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan kapasitas mereka dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

“Tentu ini kami lakukan melalui pemberdayaan perempuan, dengan mendorong, potensi yang dimiliki oleh perempuan, dengan hadirnya inkubasi bisnis dan komunitas yang menambah jejaring perempuan dalam berbagai bidang usaha, untuk menjalankan usaha mikro kecil dan menengah, melalui monitoring dan proses belajar dan berjejaring kian dilakukan dalam komunitas, meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan Perempuan di Kab. Mamuju Tengah” ungkap Nilsalwiah.

Tapi ini dipahami sangatlah tak mudah melakukannya, karenanya, Kita ingin memberikan pengetahuan kepada perempuan, untuk mengenal peningkatan peran perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

“Sehingga perempuan mampu menghadapi tantangan dan hambatan yang ada utamanya perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah” jelas Nilsalwiah.

Terpisah, Sekkab Mamuju Tengah, Askary Anwar, menyampaikan jika hingga kini, kita semua masih berada dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19, karenaya, pada setiap acara, Ia selalu menyampaikan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Tidak terkecuali kegiatan ini, yang digagas oleh DPPKBP2A Mamuju Tengah bersama Dharmawanita Persatuan Indonesia Mamuju Tengah, tetap harus mengedepankan Prokes” tegas Askary.

Katanya, berbicara soal peran dan partisipasi perempuan, dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, tentu ada beberapa pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya, mulai dari mengapa harus ditingkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial maupun Ekonomi, disebabkan bahwa kapasitas mereka memang masih kurang.

“Lalu mengapa kurang ? jawabannya akan menjadi banyak persepsi!, salah satu penyebab kurangnya partisipasi perempuan baik itu dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi itu karna mereka tak memiliki akses pada ruang ruang bidang itu, tentu semua itu pemicunya, karena kurang pengetahuan sumberdaya manusianya, akibat dari karna kurangnya pendidikan mereka” kata Askary.

Sebab itu, melalui media soalisasi ini, menjadi salah satu wadah bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka, sebagai bekal bagi perempuan mengakses ruang bidang bidang yang disebutkan diatas.

“Peran perempuan harus diberikan, karna perempuan punya potensi dan kemampuan untuk sejajar dengan laki-laki. Untuk itulah pemerintah, dan kita semua masyarakat berperan aktif bagaimana caranya sehingga partisipasi perempuan ini meningkat,di berbagai bidang” pungkas Askary.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Tak Punya Akses, Pemkab Mamuju Tengah Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan"