Rayu Tegaskan Pelabuhan Tanasa Harus Ditutup

Suasana RDP Antara Komisi III DPRD Sulbar Dengan Pihak UPP Belang-belang dan Dinas Perhubungan Sulbar. (Dok. Arham)

Bangunannya Kosong Banyak Yang Rusak Bak Rumah Hantu

Mamuju, Katinting.com – Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Rayu menegaskan bahwa aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanasa yang berada di desa Pangiang, kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, Sulawesi Barat harus dihentikan.

Hal itu, ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak UPP Belang-belang dan dinas Perhubungan Sulawesi Barat, di ruang Komisi III DRPD Sulawesi Barat, Mamuju, Rabu, 18 Februari 2020.



 

Dalam rapat ini, selain Tanasa, ada beberapa dermaga yang disoal, termasuk yang ada di Lariang, Bone Manjeng serta lainnya yang masih di bawah otoritas UPP Belang-belang.

Menurut Rayu, pelabuhan tersebut tidak layak digunakan. Sebab, ada bagian dermaga itu goyang yang diduga akibat gempa 2018 lalu. Hal itu ia ketahui setelah beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja di sana.

“Makanya saya tegaskan kegiatan di sana (pelabuhan) dihentikan sementara. Karena, saya mengkhawatirkan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (kecelakaan). Pastinya, yang punya otoritas disalahkan, sebab, melakukan pembiaran,” tegas Rayu.

Selain itu, anggota DRPD Sulbar tiga periode ini menduga, perusahaan pengolahan CPO (minyak sawit mentah) sebagai pengguna pelabuhan tersebut belum berizin.

Dan apesnya, jalan yang dibangun pemerintah daerah yang masih tahap pengerasan juga banyak berlubang karena sering dilewati kendaraan pemuat minyak sawit milik PT Awana Sawit Lestari (ASL).

Ia menambahkan, dirinya mensinyalir pelabuhan tersebut juga belum memiliki izin operasional. Sehinngga, berani mengatakan persoalannya sangat kompkleks selain kondisi fasilitas pendukung yang terpantau banyak hancur.

Rayu yang terpilih dari dapil Pasangkayu ini, mengimbau kepada UPP agar menempatkan staf di pelabuhan setiap saat, lebih lagi bila ada kegiatan bongkar muat.

“Bagaimana bisa diketahui apa yang dilakukan di sana, jika tak ada staf yang mengontrol. Makanya, saya sampaikan ini patut diduga terjadi kongkalikong. Dan, parahnya bangunannya bak rumah hantu” tambahnya.

Mendengar informasi soal wacana pembangunan pelabuban baru di Tikke Raya, kabupaten Pasangkayu, ia menyarankan kepada semua pihak, baiknya pelabuhan Tanasa dioptimalkan saja dulu.

Masalahnya, biaya hampir ratusan miliar untuk pembangunan pelabuhan Tanasa akan sia-sia. Pintanya, satu saja yang difokuskan, sebab percuma akhirnya.

Dan, berdasarkan info dari media, Kementerian Perhubungan akan mengucurkan dana belasan miliar rupiah guna renovasi tahun 2021 nanti.

Sedang, anggota Komisi III yang juga hadir, A.Muslim Fattah beda pendapat dengan Rayu. Ia berharap, agar pihak komisi dan UPP mengagendakan kunjungan bersama untuk memastikan secara tekhnis terkait kondisi pelabuhan.

Begitu pula anggota Komisi III lainnya, Syarifuddin. Banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penghentian operasi. Salah satunya, kepentingan masyarakat di sekitar yang mungkin mempunyai ketergantungan hidup di pelabuhan.

Menanggapi hasil temuan anggota Komisi III DPRD Sulbar mengenai legalitas pelabuhan Tanasa di Pasangkayu, pihak UPP Belang-belang mengakui bahwa pelabuhan itu sudah diresmikan secara simbolik sejak beberapa tahun lalu.

Ia juga menyampaikan statusnya merupakan pelabuhan umum, di bawah nauangan Dirjen Perhubungan Laut dan diberikan otoritas ke UPP Belang-belang. Karenanya, boleh digunakan secara umum.

Walau begitu, ia juga tidak sepakat bila aktivitas pelabuhan Tanasa ditutup yang berkaitan kerjasama dengan pihak PT. ASL selaku penyewa. Alasannya, banyak warga yang bekerja di perusahaan pengolahan minyak sawit ini akan kena dampaknya.

Iapun tak menyangkali, jika ada sebagian pelabuhan swasta belum mengantongi izin. Dan, pihaknya sudah menghentikan melalui surat edaran pada Agustus 2019 silam.

“Kami sudah layangkan edaran sejak Agustu 2019 lalu. Tapi, kami masih berikan kesempatan untuk melengkapi izin,” kata Kristina Anthon selaku kepala kantor UPP Belang-belang.

Disinggung soal indikasi pungli sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, ia mengelak. Menurutnya, semua dilakukan secara resmi. Dan, langsung disetor ke kas negara.

Arham Bustaman

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Rayu Tegaskan Pelabuhan Tanasa Harus Ditutup"