oleh

Raja Mamuju Resmikan Lempo Sipakatanda Adhyaksa

banner 728x90

Mateng, Katinting.com – Setelah di Desa Topoyo, Mamuju Tengah, kembali program Kejagung RI melalui Kejati Sulbar dan Kejari Mamuju, melakukan penetapan rumah perdamaian atau wadah penyelesaian hukum lewat Restoratif Justice.

Kali ini, wadah Restoratif Justice ini, menunjuk Desa Tabolang, sebagai salah satu desa di Mamuju Tengah, yang layak dibentuk satu wadah penyelesaian hukum lewat jalur Restoratif Justice, dan kegiatan peresmian rumah perdamaian dalam bahasa Tangkou di sebut Lempo Sipakatanda diresmikan oleh Raja Mamuju, Bau Akram Dai disaksikan oleh Kejari Mamuju, Subekhan, Sekkab Mamuju Tengah Askary Anwar mewakili Bupati Mamuju Tengah, Wakapolres Mamuju Tengah Kompol Haeruddin.

Tentu peresmian Lempo Sipakatanda ini, disambut baik oleh pemerintah Mamuju Tengah, sebut Sekkab Mamuju Tengah Askary Anwar dalam sambutannya, Ia berharap kiranya, kegiatan pembentukan Lempo Sipakanda ini, tak sekedar usai di peresmiannya, namun kemudian memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Tabolang, yang kedepan kemudian menghadapi konflik dari berbagai isu kepentingan, dan memanfaatkan Lempo Sipakanda sebagai wadah penyelesaian.

“Karena penyelesaian potensi konflik yang bermuara pada hukum, dengan duduk bersama di Lempo Sipakanda ini, akan merawat tradisi dan budaya masyarakat lokal dalam penyelesaian masalah secara seimbang dan berkeadilan di tengah tengah masyarakat, dan ini sejalan dengan tujuan adat serta budaya yang berkembang di daerah ini” jelas Askary.

Tentu ada prinsip yang diambil dari penyelesaian perkara non litigasi melalui proses Restoratif Justice ini, di mana, kita diajak untuk berkontribusi dalam menghargai setiap nilai yang tumbuh di tengah tengah masyarakat.

“Sehingga ini, bisa meminimalisir persoalan yang tumbuh di tengah tengah masyarakat kita, sehingga semua pihak bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya” harap Askary.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Subekhan, menjelaskan bahwa pembentukan rumah perdamaian melalui program Restoratif Justice ini, semangatnya dalam rangka memberikan rasa keadilan yang seadil adilnya kepada masyarakat yang memiliki sengketa antara satu dengan lainnya, baik dalam bidang pidana maupun perdata.

“Bagi kami Kejaksaan, penegakan hukum, harus mampu mewujudkan kepastian hukum atas suatu kesepakatan yang telah dicapai, caranya bagaimana, membuat akte perdamaian kemudian akte perdamaian itu dibuatkan akte gadai yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan, itulah peran jaksa, kenapa jaksa ada di masyarakat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan apakah itu pidana kecil-kecil atau sengketa keperdataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.” singkat Subekhan.

Terpisah, Raja Mamuju, Bau Akram Dai, menyampaikan jika peresmian Lempo Sipakatanda Adhyaksa atau Rumah Perdamaian, yang merupakan kerjasama dengan Kajati Sulbar, Kajari Mamuju dan Lembaga Kerajaan, ini akan menjadi hal yang kita butuhkan khususnya di Mamuju Tengah ini.

“Tentunya, kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas ide cemerlang Kejaksaan Agung RI, khususnya Kejati Sulbar, yang berinisiatif dan melibatkan perangkat adat yang ada di masing masing wilayah” ujar Bau Akram.

Untuk itu, Ia berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik, dan mampu menjadi pemberi solusi, bagi penyelesaian konflik hukum yang terjadi dan tumbuh di tengah tengah tatanan masyarakat setiap saat dan kapan saja.

“Sehingga semua persoalan yang bakal menjadi potensi konflik dari awal akarnya mampun kita urai dan tuntaskan untuk tidak menjadi konflik” pungkas Bau Akram.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Komentar