oleh

Progres Penyidikan Kasus Replanting di Kejati Dipertanyakan SOMPHAD

banner 728x90
Koordinator SOMPHAD Sulawesi Barat, Muh Amril. (Dok Pribadi)

 

Mamuju, Katinting.com – Kasus peremajaan sawit rakyat (PSR) atau Replanting yang saat ini sedang dalam penanganan pihak Kejati Sulbar, dan sudah naik di tingkat penyidikan beberapa bulan lalu, progresnya dipertanyakan oleh LSM Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat.

Siaran pers yang di terima oleh laman ini, LSM SOMPHAD melalui Koordinatornya, Muh Amril, menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan ini, sedang kasus Replanting dinaikan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh pihak Kejati Sulbar, SOMPHAD terus melakukan pemantauan terhadap prosesnya.

Akan tetapi, setelah dua bulan berlalu, pihak Kejati Sulbar justru diam tak bergeming, dan tak pernah memberikan penjelasan kepada publik sejauh apa saat ini, progres penyidikan yang dilakukannya.

“Tentu ini, menjadi tanda tanya besar bagi kami, di SOMPHAD, ada apa dengan Kejati Sulbar, terkait penanganan kasus replanting di Mamuju Tengah,” jelas Amril.

Karenanya, melalui siaran pers ini, Ia berharap kepada Kejati Sulbar, agar jangan menutup informasi perkembangan kasus ini, sebab ini bisa membangun ketidakpercayaan publik kepada Kejati Sulbar dalam semangat pemberantasan korupsi di Bumi Malaqbi ini.

“Kalau memang sudah di tahap penyidikan semestinya, Kejati Sulbar sudah punya informasi perkembangan kasus tersebut yang dapat di bagikan kepada masyarakat untuk diketahui, dua bulan itu, bukan waktu yang sedikit dalam proses penyidikan, paling tidak perkembangan dalam penyidikan itu apa, mesti dibuka ke publik” tegas Amril.

Mantan aktivis Koalisi Pemberantasan Korupsi Sulbar ini, menekankan ke Kejati Sulbar, agar tidak main main dengan penanganan kasus Replanting ini, karena fakta hukum yang mencuat ke publik selama ini, jelas tak terbantahkan, mulai dari soal penerobosan hutan lindung, tidak tersalurkannya dengan baik dana tunggu bagi petani penerima program replanting sementara penyalurannya juga melanggar hukum, adanya penerima program reflatinting yang sebelumnya tak memiliki lahan sawit.

“Sehingga tak ada cela bagi Kejati Sulbar menyembunyikan kasus ini dari publik, dan seharusnya memang Kejati Sulbar membuka informasi progresnya setiap saat” pungkas Amril.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Komentar

News Feed