dprd sulawesi barat

Penyerapan DAK Sulbar Belum Maksimal

136 views
banner 468x60

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin didampingi Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Perbendaharaan RI Perwakilan Sulbar , Syaiful Islam saat mengadakan rapat dengan OPD  DAK. (Ft: Farid / Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Saat melakukan pertemuan dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Kementrian Perbendaharaan RI Sulbar, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin mengatakan bahwa penyerapan dana alokasi khusus (DAK) masih kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak OPD yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian pengelolaan dana tersebut.

Ismail juga mengemukakan, masih  banyaknya anggaran di dinas terkait  yang belum terserap dengan baik dikarenakan keterlambatan pengumpulan data di tiap OPD, sedangkan pendapatan anggaran Sulawesi Barat masih sangat minim.

“Ini merupakan salah satu kelemahan kita, dan memang ini miris, apalagi PAD Sulbar masih sangat rendah,” tandas mantan penjabat Bupati Mateng tersebut dalam Pertemuan yang membahas DAK triwulan III tahun 2017 lingkup Pemprov Sulbar ini berlangsung Senin (27/11).

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu,  dengan tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, dan Sulbar merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan tersebut.

Sementara itu, Kanwil Dirjen Kementerian Perbendaharaan RI Sulbar, Syaiful Islam mengemukakan, Sulawesi Barat termasuk  salah satu daerah yang terlambat melakukan penyerapan anggaran dan pengumpulan swakelola serta kontrak DAK.

“Sesuai persyaratan dari pemerintah pusat, anggaran yang bersumber dari  DAK diswakelolakan maupun dikontrakkan , dan aturan dari pemerintah pusat sudah sangat jelas  hanya sampai pada 31 Agustus, “ jelasnya.

Kepala Bagian Keuangan Sulbar, Amir Biri melaporkan, DAK fisik terbagi atas dua kategori yaitu DAK regular dan DAK penugasan, dimana Pemprov sulbar sudah memasuki triwulan ketiga hanya menyerap 74 persen dana alokasi dari APBN.

Sesuai dengan PNK Nomor 50 pihak Pemprov melalui surat keputusan Gubernur telah menginformasikan kepada OPD penerima DAK, penyerahan data dimulai dari 1 juli hingga 31 Juli, akan tetapi mendapat kebijakan   dari  pemerintah pusat dilakukan pepanjangan hingga  31 Agustus 2017, tetapi  data yang diharapkan dari dinas-dinas terkait masih belum dapat terealisasi.

Rapat tersebut turut dihadiri Direktur RSU Regional Sulbar, Andi Munatsir  Kabag Keuangan Sulbar dan sejumlah OPD terkait.

(ADV/Hms/Farid)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar