banner 900x90

Pemkab dan DPRD Pasangkayu Lemah Hadapi ‘Kuasa’ Perusahaan Sawit

355 views
banner 900x90

Foto pribadi Tasrun, ketua LPM Matra, Sulteng saat orasi di Pemkab Pasangkayu. (Ist)

Pasangkayu, Katinting.com – Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit menunjukkan tanda kelemahan dari kontrol dan peran pemerintah daerah dan wakil rakyat kita.

Hal tersebut disampaikan Tasrun, ketua LPM Matra Sulawesi Tengah kepada Katinting.com menanggapi makin tingginya tensi konflik agraria di kabupaten paling utara Provinsi Sulawesi Barat itu.

Sambung Tasrun, hal ini dapat dibuktikan dari setiap kasus agraria yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, dari sejak sebelum mekarnya menjadi Kabupaten Mamuju Utara dan saat ini berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu, sudah begitu banyak kasus yang belum terselesaikan.

“Pemerintah terkesan diam dan tak ingin menyelesaikan masalah yang rentan akan terjadinya konflik horizontal. Melihat Apa yang telah dilakukan PT. Unggul saat ini di Kecamatan Baras, Baribi dengan memutus jalan sebagai akses masyarakat adalah bukti dari kelemahan daerah atas kontrol terhadap perusahaan yang sedang mengelolah serta berinvestasi di daerah,” terang Tasrun.

Bukan hanya itu, sambung Tasrun yang juga aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) mengatakan, banyaknya kasus agararia di daerah antara perusahaan dan masyarakat, juga karena pihak perusahaan enggan untuk berkomunikasi dan menjelaskan kepada masyarakat dan pemda ketika diundang dalam beberapa forum dialog oleh LSM, NGO terkait penyelesaian konflik. Namun, lagi-lagi pemerintah dan wakil rakyat hanya diam dengan persoalan itu.

Ketidakmampuan pemerintah maupun wakil rakyat ini menimbulkan pertanyaan yang besar atas tindakan perusahaan yang semena-mena terhadap masyarakat. Hal ini menandakan sebuah ketakutan atau ketidak ingin untuk bermasalah dengan perusahaam sawit yang cukup besar dan kuat secara ekonomi yang berdiri semenjak orde baru tersebut.

“Kami berharap agar kiranya pemerintah segera mengambil sikap yang tegas atas tindakan perusahaan tersebut. Segera bentuk Pansus untuk penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat agar tidak ada jatuh korban jiwa dan pelanggaran HAM,” pinta Tasrun.

Ia juga meminta pihak perusahaan perkebunan dapat mematuhi prinsip RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) dimana perusahana harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah, imbuhnya.

(Anhar)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.