banner 900x90

Pemerintahan ABM-ENNY Belum Bawa Perubahan

366 views
banner 900x90

Unjukrasa PMII Cabang Mamuju depan gedung DPRD Sulbar saat perayaan HUT Sulbar Ke-14. (Foto Anhar)

Mamuju, Katinting.com – Unjukrasa PMII Cabang Mamuju dalam memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat Ke-14 menilai pemerintahan yang dipimpin Gubernur Ali Baal Masdar dan Wakilnya Enny Anggraeny belum membawa perubahan.

Kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit khusus di Provinsi Sulawesi Barat. Jangan ada kesan, banyak program di satu kabupaten tertentu.

Ketua Cabang PMII Mamuju, Rusdi Nurhadi mengatakan, unjukrasa yang dilakukan untuk merefleksi kerja-kerja yang dilakukan Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub Enny Anggraeny yang tidak menunjukkan kemajuan.

BACA JUGA : Pemerintahan ABM-Enny  Dinilai Gagal

“Kata melanjutkan pembangunan itu tidak terjadi sama sekali, malah mundur dan kacau. Serapan anggaran baru mencapai 35 persen, harusnya akhir bulan sembilan ini (September,red) serapan anggaran sudah mencapai 70 persen sehingga bisa dievaluasi untuk program selanjutnya untuk masyarakat,” kata Rusdi.

Masih kata Rusdi, Komitmen Zero Corruption harus diwujudkan. Dugaan mafia proyek dilingkup Pemprov Sulbar yang saat ini laporannya berproses di Polda Sulbar perlu menjadi perhatian bersama, masyarakat harus mengawalnya. Karena tidak mungkin teman-teman media memberitakan tidak benar.

“Pemerintahan hari ini tidak memperlihatkan kerja-kerja nyata untuk masyarakat, bahkan sejumlah proyek nilainya puluhan miliar diputus ditengah jalan. Ada apa sesungguhnya?” tanya Rusdi.

Untuk itu kami mendesak dan meminta badan pemeriksa keuangan daerah untuk melakukan audit khusus setiap OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tegasnya.

“Kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit khusus di Provinsi Sulawesi Barat. Jangan ada kesan, banyak program di satu kabupaten tertentu.”

Dalam aksinya PMII Mamuju juga meminta keseriusan Pemprov Sulbar untuk memperjuangkan nasib tenaga kontrak K2 menjadi CPNS, membangun fasilitas untuk ODKM (Orang Dengan Keterbelakangan Mental) dan menuntaskan konflik agraria serta melindungi harga buah petani yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga buah kelapa sawit.

(Anhar)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.