banner 728x90

Pansus DPRD Pertanyakan Anggaran OPD dalam Penanganan Covid-19  

banner 728x90

H. Hatta Kainang. (Ft. Tribun Timur)

Mamuju, Katinting.com – Pansus Recofusing DPRD Sulbar mempertanyakan lima OPD fungsional penanganan Covid-19 yakni RS Regional Sulbar, BNBP Sulbar, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja sampai saat ini belum menyerahkan RKB (rencana kebutuhan belanja) penanganan Covid.

Hal tersebut disampaikan M. Hatta Kainang wakil ketua Pansus pengawasan recofusing, karena dana APBD Sulbar 2020 sejumlah Rp. 175 miliar itu akan dibelanjakan oleh 5 OPD tehnis.

“Dinas Koperindag Sulbar sudah menyerahkan ke pansus, kita sudah secara standar meminta melalui komunikasi staff DPRD Sulbar sampai surat pimpinan DPRD Sulbar tapi RKB tidak diserahkan,” teran M. Hatta Kainang kepada Katinting.com. Kamis (14/5).

Lanjut Hatta Kainang menjelaskan, jangan karena DPRD Sulbar tidak punya ruang didalam proses membahas anggaran Covid-19, OPD dimaksud seolah-olah tidak melihat lembaga DPRD Sulbar.

“Perlu di ingat didalam Permendagri 20 tahun 2020, dan SKB menteri bersama, DPRD mengawasi proses recofusing, kami minta 4 OPD ini taat, dan ini menjadi catatan rekomendasi Pansus, kami bisa subyektif menilai, ada apa apa ketika OPD dimaksud tidak transparan,” pungkasnya.

(ADV)

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pansus DPRD Pertanyakan Anggaran OPD dalam Penanganan Covid-19  "