banner 900x90

Meski Akan Ditolak, APBD Perubahan Pemkab Mamuju Tetap Akan Dibahas

238 views
banner 900x90

Habsi Wahid, Bupati Mamuju saat wawancara dengan sejumlah jurnalis di Gedung DPRD Mamuju. (Foto Anhar)

Ini sudah warning, bahwa harusnya pemerintah daerah itu tidak boleh lagi tidak melewati scedule-schedule yang ditetapkan dalam aturan perundang-udangan

Mamuju, Katinting.com – Meski tidak akan diterima seperti nasib perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat, DPRD Kabupaten Mamuju bersama Pemkab Mamuju tetap menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018, sekaligus mendengar jawaban Bupati Mamuju atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mamuju, Jumat (12/10).

Disebutkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, batas pengajuan Perubahan APBD yakni tanggal 30 September 2018, sedangkan DPRD dan Pemkab Mamuju baru membahasnya dijelang pertengahan bulan oktober ini.

Ditemui usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Mamuju, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, telah mengetahui jika APBD Perubahan Sulawesi Barat, ditolak oleh Mendagri karena terlambat melakukan asistensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Saya kira informasi yang kita dapatkan dari kantor gubernur bahwa kemungkinan ditolaknya APBD mereka di Mendagri, tentu juga akan berimbas kepada ABPD Perubahan Kabupaten Mamuju. Karena yang akan meng-asistensi APBD perubahan kita adalah Gubernur,” kata Habsi Wahid.

Molornya pembahasan APBD Perubahan Pemkab Mamuju, kata Habsi, karena selama ini kebiasaan-kebiasaan yang kadang tidak tepat waktu. “Ini sudah warning, bahwa harusnya pemerintah daerah itu tidak boleh lagi tidak melewati scedule-schedule yang ditetapkan dalam aturan perundang-udangan,” katanya.

Masih kata Habsi, Apabila APBD Perubahan ditolak, pemerintah tetapakan mengunakan APBD pokok. “Keinginan kita untuk penyesuaian di APBD Perubahan tidak bisa. Misalnya ada prioritas-prioritas kita mau bayar, tentunya tidak bisa lagi. Dan itu tentu menjadi utang pemerintah daerah dan akan dibayar pada APBD Pokok yang akan datang (Tahun anggaran 2019,red),” ucapnya.

Hj. St. Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju. (Foto Anhar)

Sekali lagi, kenapa tetap harus kami bahas, walaupun mungkin tetap ditolak, karena itu keharusan

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Hj. St. Suraidah Suhardi saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, meski APBD Perubahan Kabupaten Mamuju 2018 kemungkinan besar akan ditolak, akan tetap melakukan rapat paripurna, karena hal itu menjadi sebuah keharusan.

“Tidak ada niatan kami untuk melewati jadwal yang ada, karena di DPR ini dinamis, tidak bisa kita bilang harus selesai ini karena banyak yang harus di bahas,” ungkapnya.

“Sekali lagi, kenapa tetap harus kami bahas, walaupun mungkin tetap ditolak, karena itu keharusan,” ucapnya.

(Anhar/Zul)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.