banner 728x90

Menyorot Kinerja Pansus Covid-19 Pasangkayu

banner 728x90

Herman Yunus, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu

Pasangkayu, Katinting.com – Pansus covid-19 DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat dinilai masih belum membuahkan hasil maksimal sejak terbentuk sebulan lalu.

Pasalnya, hal yang paling mendasar dirasakan warga, yakni biaya yang dibebankan untuk pengurusan SKBS.

Padahal, persoalan ini sudah disuarakan sejumlah anggota DPRD, termasuk wakil ketua DPRD Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa belum lama ini.

Anggota DPRD Pssangkayu lainnya, Musawir Aziz Isham juga menyerukan pemda meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena, menurutnya, itu membebani warga.

Pada suatu saat wawancara dengan ketua pansus covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman Yunus, mengaku akan segera mengundang pihak terkait soal adanya persyaratan SKBS bagi pelintas batas.

Ia menyebut, dana covid-19 bisa mengatasi biaya SKBS bagi warga Pasangkayu. Karena, lanjut dia, itu bisa mengurangi beban warga yang selama ini terdampak covid-19.

Bahkan ia menambahkan, sebenarnya pemda tak pantas melakukan kebijakan seperti ini, sebab kondisi warga masih susah.

Pekan lalu, kadis Sosial Pasangkayu, Jamal memberikan pernyataan yang mengejutkan kala RDP dengan pansus covid-19, bahwa selama ini, pihaknya belum mendapatkan anggaran dari tim gugus Pasangkayu dari total Rp36 miliar itu.

Ketua pansus covid-19, Herman Yunus mengatakan pihak pansus tak hanya melingkupi anggaran, tapi juga kebijakan pemda melalui tim gugus dalam penanganan covid-19.

“Anggaran itu hanya persoalan administrasi. Pansus dibentuk, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi, mengawal realisasi penggunaan anggaran dalam proses penanganan covid, juga kebijakan pemda,” kata Herman di gedung DPRD Pasangkayu, Jumat, 26 Juni 2020.

Terkait bantuan pemerintah berupa BST, ia menemukan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena, ini masih menggunakan data tahun 2011.

Lanjut Herman, bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut, justru menimbulkan masalah sosial baru.

Terkait dengan bantuan dari pihak swasta, baik berupa APD, sembako dan lainnya, pihaknya masih membutuhkan data ril. Iapun segera meminta data yang dimaksud kepada pihak terkait.

Olehnya, pekan depan, pihaknya akan kembali mengundang pihak TAPD, tim gugus dan dinas terkait sebagai tindak lanjut untuk menjelaskan terkait hasil rapat sebelumnya.

Di tempat yang sama, soal pernyataan kadis Sosial Pasangkayu, anggota pansus covid-19, Nasruddin menyampaikan itu masih sepihak. Karena itu, pihak pansus akan menunggu jawaban dari ketua tim gugus saat rapat nanti.

Arham Bustaman

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Menyorot Kinerja Pansus Covid-19 Pasangkayu"