dprd sulawesi barat

Masyarakat Diminta Berikan Kontrol Terhadap Pelayanan yang Buruk

99 views
banner 468x60

Enny Anggraeny saat menandatangani deklarasi anti maladministrasi. (Hms Pemprov Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Mendorong terciptanya  penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan bebas maladministrasi di wilayah Provinsi Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulbar, Polda Sulbar, Pemerintah Kabupaten dan  DPRD se-Sulbar serta Ombudsman melakukan Deklarasi bersama Anti Maladministrasi di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (17/1).

Deklarasi tersebut dirangkaikan dialog awal tahun dan pemaparan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, mengangkat tema menuju Sulbar Bebas Maladministrasi, dan menghadirkan narasumber pakar hukum tata Negara Universitas Hasanuddin Prof. Aminuddin Ilmar .

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar mengatakan, selama empat tahun hadir di Sulbar, kegiatan tersebut baru pertamakali dilakukan, dengan maksud agar pihaknya mendapat masukan dan ide dari semua pihak.

“Kami minta dikulitilah Ombudsman, sehingga bisa mengetahui bagaimana kinerja kami pada 2017 lalu” ucap Lukman.

Dalam paparannya dia menyampaikan, Ombudsman perwakilan Sulbar pada 2017 mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 782,692,000 juta dan realisasi sebesar 729,484,472 juta atau 93, 20 persen, dengan rincian peningkatan penyadaran masyarakat sebesar Rp.95,850,000 juta atau 23,21 persen, pencegahan maladministrasi sebesar 42,516,000 atau 10,29 persen, kajian kebijakan pelayanan publik 42,072,000 atau 10,19 persen dan penyelesaian laporan 232,584,200 atau 56,31 persen.

Lukman juga mengemukakan, menyinggung penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, untuk Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju Utara berada pada zona kuning sedangkan Kabupaten Mamuju dan Majene masuk dalam zona merah, dan Kabupaten Polewali Mandar berada pada Zona hijau.

“Data ini bisa kami pertanggungjawabkan, nanti pada 2019 kita publikasikan sebab yang kita lakukan sekarang adalah penyempurnaan data itu,” terang Lukman.

Masih kata Lukman, garis besar laporan pada  2017 ada pada beberapa sektor diantaranya pendidikan, infrastruktur, kepegawaian, informasi publik, kesehatan dan lainnya.

Terkait penyelesaian status laporan, Ia mengatakan, dari 234 laporan, sebanyak 181 atau 77 persen sudah diselesaikan, sedangkan 53 atau 23 persen masih dalam proses.

“Dalam menyelesaikan laporan yang masuk, kadang butuh waktu hitungan jam baru selesai bahkan ada yang bertahun-tahun,” bebernya.

Agar Ombudsman bisa lebih mudah diterima Pemerintah, Ia berharap hadirnya peraturan daerah (Perda) tentang pelayanan publik.
“Perda itu kami harapkan hadir di Sulbar, mengingat daerah lain sudah ada. Dengan perda itu  bisa menjadi sarana kami untuk masuk di pemerintahan” ucap Lukman

Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar usai melakukan penandatanganan deklarasi menyampaikan, apresiasi terhadap kegiatan tersebut.

“Kegiatan seperti itu sangatlah penting dan strategis agar birokrasi bisa memahami benar tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga mereka mendapat kepuasan atas layanan yang diberikan pihak pemerintah dan Badan Publik lainnya. Kita adalah pelayan masyarakat, untuk itu kita berkewajiban melayani mereka,” tandas Enny.

Sebaliknya, sambung Enny masyarakat juga bisa memberikan kontrol sosial yang konstruktif  terhadap sikap dan tindakan serta kinerja penyelenggara negara yang memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat.

Mantan anggota DPR RI tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman dan jajarannya atas kerja sama yang dilakukan selama ini, dan meminta untuk terus menjalin komunikasi, dan lebih meningkatkan dan kegiatan tersebut.

Menanggapi pernyataan Kepala Ombudsman saat pemaparan terkait kepatuhan standar layanan publik, mantan Ketua TP. PKK Sulbar itu mengatakan akan meningkatkan hal tersebut sehingga jajaran Pemprov Sulbar keluar dari  zona kuning.

Begitupun kepada Kabupaten Mamuju Utara, Ia menginginkan hal yang sama, terlebih lagi bagi daerah yang mendapat zona merah. Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Ia mengingatkan agar zona hijau yang diperoleh dapat dipertahankan.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut diharapkan  bisa memberi pemahaman kepada semua pihak  tentang kedudukannya, fungsi dan tugas Ombudsman RI, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat.

Hadir juga pada kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Thamrin Endeng, Ketua DPRD Mamuju Tengah Arsal Aras, Sekda Polewali Mandar Andi Ismail,  Wakapolda Sulbar Kombes Pol. Endi Sutendi, Kapolres Mamuju AKBP R. Arvan, jajaran Ombudsman serta undangan lainnya.

(Hms/Muhyiddin)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar