dprd sulawesi barat

Masuk Pengurus KONI, Anggota KPU Mateng Diminta Mundur

162 views
banner 468x60

Pelantikan pengurus KONI Kabupaten Mamuju Tengah. Foto Nasrul Muhayyang dilantik, berada dibelakang ketua KONI Mateng, keenam dari kiri. (*)

Mamuju, Katinting.com – KPU RI telah menerbitnya Surat Edaran, Nomor 666/SDM.12 SD/05/KPU/XI/2017, perihal pengunduran diri dari kepengurusan organisasi masyarakat.

Surat edaran tertanggal, 7 November 2017, meminta anggota KPU yang masih aktif dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum agar mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi masyarakat tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan. Paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017.

Atas hal tersebut, adanya salah satu Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Nasrul Muhayyang, terlibat kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai wakil ketua bidang prestasi masa Bhakti 2017-2021, yang baru selesai dilantik pada hari Senin, 5 Februari 2018 kemarin. Ketua Panwaslu Mamuju Tengah, Rustang, mengatakan, tidak apa-apa.

“Tidak apa-apa, tapi kayaknya harus mundur, tapi sesuai edaran itu, yang disebutkan Ormas. Itu masih diperdebatkan makna, pemahaman, defenisi Ormas,” kata Rustang yang dihubungi Katinting.com via telpon, Kamis (8/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau organisasi olahraga (KONI,red), itu bukan Ormas, karena Ormas itu umum. Ia mengatakan organissi olahraga masuk kategori OKP, organisi kepemudaan. Ia pun mengatakan jika itu dianggap pelanggaran pasti akan diingatkan. “Tapi saya dapat informasi kalau beliau telah memundurkan diri dari KONI”.

“Panwaslu sudah mengingatkan, untuk menghindari tanggapan orang, kita harus hati-hati sebagai penyelenggara. Cuman itu bukan wewenang saya larena itu kewengan DKPP,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo yang dikonfirmasi Katinting.com via WhatsApp soal adanya anggota KPU yang rangkap jabatan di KONI Mateng menjawab, tidak bisa berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 menjadi pengurus organisasi.

Adanya anggota KPU demikian Sulfan Sulo meminta untuk mengundurkan diri. “Harus mengundurkan diri, paling lama bulan Agustus,” tulisnya. Minggu (11/2).

Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah, juga dikonfirmasi Katinting.com via WhatsApp, Selasa (13/2) menanggapi surat edaran KPU RI tersebut, menuliskan, semua komisioner diminta mundur dari ormas, baik yang berbadan hukum maupun tanpa badan hukum.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Nasrul Muhayyang saat dikonfirmasi Katinting.com via telpon, Selasa (13/2) mengatakan dirinya telah mengundurkan diri dari kepengurusan KONI Mamuju Tengah sesuai edaran KPU RI.

Ia menjalaskan, dulunya ia adalah sekertaris dari Pengurus KONI Mamuju Tengah Periode 2014-2017. Sehingga waktu pelantikan ia hadir hanya untuk menyerahkan aset. Meskipun pada foto pelantikan dirinya terlihat, lengkap dengan seragam KONI.

Ia mengatakan bersama sejumlah komisioner KPU lainnya, telah membuat dokumen, sesuai format yang ada, pengunduran diri dari ormas.

Lanjut ia menjelaskan, “Itu KONI menurut notaris dan kamus besar bahasa Indonesia, itu bukan Ormas. Tetap saya mundur. Menurut edaran KPU mundur dari Ormas tapi tidak dicantumkan ormas apa itu? jadi kami masukan saja (pengunduran diri,red)”.

Nasrul menjelaskan, Diri adalah pengurus KONI periode 2014-2017, dan sebagai sekertaris KONI. Adanya musyawarah KONI pada bulan November 2017 dan terpilih pengurus baru, secara otomatis dirinya telah demisioner.

“Terlepas dari KONI itu ormas atau tidak, saya telah habis di bulan November pasca terpilihnya ketua baru. Kemudian tanggal 15 Desember saya dimasukkan disitu (pengurus,red) menjadi wakil ketua KONI. Saya baru lihat itu SK-nya pada tanggal 20 Desember. Jadi beberapa hari sebelum saya bawah itu surat mundur di KPU Provinsi. Saya juga mundur dari kepengurusan itu (KONI,red), dan ada surat mundur saya,” ucapnya.

Waktu pelantikan, lanjut Nasrul, saya kesana karena ada penyerahan aset dari sekertaris lama ke sekertaris baru. “Saya mundur setelah ada edaran itu, dan saya mundur setelah ada SK itu (KONI,red),” tuturnya.

Meski sempat membantah tidak dilantik. Menanggapi foto dirinya saat pelantikan, ia mengatakan kesana hanya penyerahan aset, dilantik sekadar saja. Menurutnya, karena pada saat itu (Pelantikan 5 Februari 2018), ketua satu kosong tidak ada dan sedang ada di Jakarta, “Masa mau kosong, masa KONI baru, sudah tidak ada personilnya. Karena pertimbangan kebaikan, ya tidak apa-apa. Karena pertimbangan kebaikan. Yang jelas saya sudah mundur. Itu pelantikan sekedar seremonial dan secara hukum saya sudah mundur sebelum dilantik,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, saat pelantikan, tidak mengucapkan sumpah, “Itu saya tidak ikut bunyi,” akunya saat ikut dilantik.

(Anhar)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar