dprd sulawesi barat

Masalah Sengketa Tanah dan Hutan Lindung Perlu Mendapat Perhatian

136 views
banner 468x60

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menerima kunjungan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta pihak BPN Sulbar. (Hms Pemprov Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, H. Ismail Zainuddin menerima kunjungan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang didampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulbar, H. Isman Hadi. Selasa, (6/2).

Kunjungan tersebut terkait kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional Sulbar di Hotel Maleo, Senin, 5 Februari 2018 kemarin.

Ismail mengatakan, penyelesaian sengketa tanah saat ini sangat perlu perhatian dan harusnya diselesaikan sesuai prosedur, apalagi masalah kawasan hutan lindung.

“Apa yang bapak-bapak butuhkan, kami siap mendukung. Nanti sama-sama kita diskusikan bersama Gubernur. Di pemerintahan kami, memang diusahakan kalau ada yang datang membahas masalah yang dihadapi, kita akan langsung selesaikan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Pada pertemuan tersebut, dibahas terkait penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pertanahan yang berjumlah sembilan orang di Sulbar. Terkait itu, Ismail mengatakan, akan memanggil pihak terkait untuk merumuskan dan berdiskusi bersama mencari solusi.

“Nanti kita diskusikan dengan BKD untuk menanyakan bagaimana hak-hak kepegawaian PPNS ini, bahas dulu tugasnya agar kita tau bagaimana dan dari sisi mana kita perlu support,” sebut Ismail.

Budi Situmorang menyampaikan, sosialisasi yang digelar oleh BPN tersebut berkaitan erat dengan era pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini terus di genjot.

“Provinsi Sulbar ini adalah daerah pertama kita lakukan sosialisasi, kedua adalah Aceh. Kita undang semua instansi terkait seperti dinas PUPR semua kabupaten di Sulbar, PPNS yang berjumlah sembilan orang dan perguruan tinggi. Kita diskusi masukan-masukan sesuai petunjuk dan pengalaman orang-orang daerah ini,” bebernya.

Budi menambahkan, di era pengendalian tersebut terus disosialisasikan pengendalikan pemanfaatan ruang dan pengendalikan penguasaan tanah. Dan terkait PPNS, nanti kan dibantu operasionalnya dan akan ditertibkan agar tidak pusing mau ke dinas atau BPN.

(Humas/Fadilah)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar