banner 728x90

LO Abdullah-Yusri Protes Keras Mekanisme Verfak KPUD Pasangkayu

banner 728x90

Rapat Pleno Terkait Rekapitulasi Hasil Verfak Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pilkada Pasangkayu 2020 Di Aula Kantor KPUD Pasangkayu

Pasangkayu, Katinting.com – Tim LO (liaison officer) Abdullah-Yusri (ABRi), pasangan bakal calon independen pilkada Pasangkayu 2020,  melayangkan protes keras ke KPUD Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Protes itu terkait proses verifikasi faktual (verfak) yang dilakukan KPUD Pasangkayu  melalui masing-masing PPS dan PPK.

Ketua KPUD Pasangkayu, Syahran Ahmad sudah menyampaikan verifikasi ini dilakukan secara berjenjang yang cukup melelahkan.

Berawal pengimputan syarat dukungan kopian e-KTP, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi yang berlangsung selama dua pekan dari tingkat kecamatan hingga akhirnya ke tingkat kabupaten.

Hal itu, disampaikan Syahran dalam sambutan saat rapat pleno terkait rekapitulasi hasil verfak dukungan bakal calon perseorangan pilkada Pasangkayu 2020 di aula kantor KPUD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Senin, 20 Juli 2020.

Sejumlah 9.608 orang terekapitulasi faktual berdasarkan catatan KPUD Pasangkayu. Sebanyak 6.947 orang memenuhi syarat (MS), sedang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 2.661 orang.

Namun, angka tersebut bukan jadi soal bagi Sofyan, ketua tim LO ABRi. Tapi, yang ia persoalkan proses dan mekanisme. Karena, ada dugaan pelanggaran penyelenggara (PPS dan PPK) begitu masif.

Tak luput, aparat desa juga diduga melakukan intimidasi (penekanan) yang dianggap melanggar hak politik warga dalam membangun demokrasi yang sehat.

Selain itu, pihak LO ABRi juga meragukan netralitas bagi penyelanggara yang berstatus ASN ataupun bagian dari aparatur desa. Pasalnya, disinyalir tidak bisa berlaku profesional dengan tugas ganda.

Walaupun, itu tidak melanggar aturan, tapi itu melanggar etika. Iapun meminta, ke depan proses rekrutmen penyelenggara mesti deperbaiki. Sebab, itu bisa berimplikasi pada tatanan demokrasi.

Data ganda dan tak ditemukan pemilik atau KTP asli yang dimaksud, sebab sedang dipegang oleh oknum aparatur desa guna pendataan penerima bantuan sehingga menjadi TMS, juga menjadi sorotan LO.

Ini diduga, karena PPK kerja setengah hati, sebab, hanya sekali mengunjungi warga.

“Semua ini merugikan pihak ABRi. Apalagi, banyak KTP warga ditahan oleh oknum aparat desa. Alasannya, sementara dilakukan pendataan untuk bantuan,” sorot Sofyan.

Tabel Hasil Verfak Tiap Kecamatan

Pihak PPK tak tinggal diam soal tudingan itu. Karena, mereka mengaku sudah melakukan proses verfak sesuai dengan mekanisme.

Bahkan, ada yang menyebut, justru LO ABRi di tingkat desa ada yang tidak sinergis.

Di antaranya, tak memungkiri ada yang berstatus ASN dan aparatur desa. Namun, itu bukan berarti mengabaikan tugasnya selaku PPK atau PPS. Bahkan, ada yang hingga menginap di lokasi yang sulit terjangkau.

Mengenai ini, komisioner KPUD Pasangkayu, Harlywood Suli Junior, menyatakan ini akan menjadi koreksi bagi penyelenggara tingkat bawah. Dan, disiapkan waktu untuk membuktikan tudingan tersebut.

Tak ingin tercoreng, Syahran Ahmad meminta agar dilakukan penelusuran lapangan secara bersama termasuk bawaslu, bila benar ada KTP warga terkumpul secara terorganisir.

Ia juga sepakat dengan pihak LO ABRi untuk menyelamatkan proses atau tahapan (pesta) demokrasi ini. Bukan, soal dukung mendukung.

Ia tak ingin proses penyelenggaran verfak ini seperti ingin dibajak dengan momentum covid-19.

Karena itu, sebagai tindak lanjut, bersama KPUD Pasangkayu, ia meminta waktu kepada bawaslu dan LO untuk melakukan diskusi hari ini, (Selasa malam), 21 Juli 2020.

Bawaslu kabupaten Pasangkayu melalui koordinator hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Syamsudin menyampaikan subtansi pemilu atau pilkada merupakan hak bagi setiap warga negara.

Karena, pada prinsipnya pada saat proses verfak yang dilakukan pihak KPUD Pasangkayu sepanjang memenuhi syarat dan sesuai perundang-undangan, baik MS atau TMS, itu tidak jadi masalah.

Pihaknya pun bersedia terkait ajakan KPUD Pasangkayu melakukan diskusi soal ini.

Di sisi lain, Nurliana, Koordinator Pengawasan Bawaslu kabupaten Pasangkayu, manyampaikan saran perbaikan kepada KPUD Pasangkayu. Karena, PPK tidak menindaklanjuti (saran panwascam).

Berdasarkan analisa, Nurliana menyebut ada perbedaan perlakuan terhadap pendukung yang tidak menyatakan mendukung serta tidak menandatangani lampiran BA.5.

Padahal, pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke daerah lain, itu perlakuannya sama. Sehingga, ia mempertanyakan dualisme pemaknaan PKPU dalam jajaran KPUD Pasangkayu.

“Mestinya, itu sudah seragam dari awal. Jadi, kami sarankan tetap mengikuti PKPU nomor 18 tahun 2019, Pasal 23 ayat 4a,” saran Nurliana.

Arham Bustaman

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "LO Abdullah-Yusri Protes Keras Mekanisme Verfak KPUD Pasangkayu"