banner 728x90

KPUD Pasangkayu Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, Tim Abdullah-Yusri Mempertanyakan

banner 728x90

Ketua KPUD Pasangkayu, Syahran Ahmad

Pasangkayu, Katinting.com – Bawaslu Pasangkayu merekomendasikan KPUD Pasangkayu, Sulawesi Barat untuk kembali melakukan Verifikasi faktual (verfak) terkait data berupa kopian KTP warga pendukung bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Pasangkayu, Abdullah-Yusri (ABRi).

Rekomendasi terbit pada tanggal 28 Juni 2020 ini, diakui Syamsuddin, anggota Bawaslu Pasangkayu. Tapi, dia enggan memberikan penjelasan terlalu jauh soal itu.

“Soal alasannya apa terkait rekomendasi, itu bisa ditanyakan langsung kepada ketua (Bawaslu). Tapi, soal kebenerannya, iya itu benar,” kata Syamsusddin.

Ia mengaku, berdasarkan laporan bahwa saat verfak berlangsung, formulir A Panwas Kelurahan/Desa menemukan PPS tidak menggunakan Formulir B11KWK perseorangan sebagaimana SK 82.

Sehingga, rekomendasi itu dikeluarkan, tambah kordonator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ini, itu lebih pada pencegahan.

Itu dimaksudkan, agar KPUD  Pasangkayu memerintahkan kepada PPS untuk tunduk pada aturan yang ada.

KPUD Pasangkayu sendiri, sudah lebih sepekan melakukan verfak. Hingga saat ini, secara akumulasi, sedikitnya sekira 51 persen verfak sudah dirampungkan dari 12 kecamatan. Itu sesuai yang tertera di situs resmi KPUD Pasangkayu.

Ketua KPUD Pasangkayu, Syahran Ahmad, saat ditemui media, Jumat, 3 Juli 2020, mengakui telah menerima rekomendasi tersebut.

Tapi, Syahran menyebut, pihaknya tidak serta-merta akan menindaklanjuti untuk melakukan verfak ulang. Kecuali, perbaikan data pendukung.

Namun, rekomendasi menurut Syahran, pihak KPUD sudah menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPS melalui PPK untuk melakukan pencermatan kembali terhadap nama-nama yang direkomendasi bawaslu.

Pencermatan ini, untuk memastikan bahwa proses verfak yang dilakukan PPS dilakukan sesuai ketentuan.

Rekomendasi itu, bagi KPUD merupakan langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur agar bisa dihindarkan.

Selain itu, ini juga merupakan peringatan bagi penyelenggara pemilihan untuk senantiasa melaksanakan setiap tahapan dengan cermat dan teliti.

KPUD Pasangkayu, tegas Syahran, berkomitmen menghadirkan tahapan pilkada Pasangkayu yang profesional dan bebas dari praktek pelanggaran.

Hingga saat ini, dari 51 persen data yang masuk, pihaknya belum menemukan nama tidak sesuai termasuk yang direkomendasikan bawaslu.

Pasalnya, data yang sudah terverifikasi itu tidak berbeda dengan apa yang ada di formulir B11KWK. Dengan dasar itu, tidak perlu lagi melakukan verfak ulang sesuai rekomendasi bawaslu.

Diwawancara terpisah, Ince Ridwan, tim ABRi menegaskan akan memprotes jika rekomendasi bawaslu itu ditindaklanjuti untuk diulang. Pasalnya, itu merugikan pihak ABRi.

“Kami akan protes. Ini (rekomemdasi) juga perlu dipertanyakan alasannya. KTP yang diverifokasi ini sudah melalui proses administrasi, jadi tidak ada yang salah,” tegas Ince Ridwan.

Ia menambahkan, kalaupun ada yang salah saat verfak, itu pasti di-TMS-kan (tidak memenuhi syarat) oleh KPUD.

Nis, AS, AB

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPUD Pasangkayu Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, Tim Abdullah-Yusri Mempertanyakan"