Korsel Kuasai Desa Taan 27.370 Ha, Ini Penjelasannya

1549 views

Bupati Mamuju, Habsi Wahid saat wawancara dengan sejumlah awak media. (Ft: Srf)

Mamuju, Katinting.com – Saat ditemu dikantornya, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengaku tidak tahu pasti akan rencana PT. Bara Indoco Perusahaan dari Korea Selatan (Korsel).

“Saya belum pernah ketemu itu pimpinan perusahaan (PT. Bara Indaco,red) selama saya menjabat jadi bupati,” tegas Habsi Wahid, Selasa (28/11).

Lanjut Habsi mengatakan bahwa dengan adanya pesoalan tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi semua Pihak yang terkait, mulai dari provinsi sampai kepala Desa Taan. “Pengelolaan hutan tahun ini sudah kewenangan provinsi. Kalau saya akan melakukan dulu inventarisasi tanah-tanah yang ada di kabupaten apakah itu produktif atau tidak. Ataukah masuk kawasan atau tidak. Termasuk di Desa Taan,” jelasnya.

Habsi juga mejelaskan bahwa surat yang dipegang oleh perusahaan PT. Bara Indoco saat ini bukan izin akan tetapi rekomendasi.

Sebelumnya salah satu media cetak di Sulbar edisi Senin (27/11) memberitakan bahwa Korsel kuasai 27.370 hektar hamparan areal Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Perusahaan tersebut ada untuk program perhutanan sosial atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan harmonis antara pengelola hutan dan masyarakat.

Salah seorang warga Desa Taan Amir, menilai informasi tersebut terkesan adanya bentuk perampasan dari pemerintah, sebab tidak adanya komunikasi kepada warga pemilik lahan sebelum memberi izin kepada pihak perusahaan dalam hal membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Taan. Hal itu didasari surat edaran Bupati Mamuju, Nomor 522/158/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 perihal Inventarisasi Penyediaan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diumumkan di masjid Desa Taan, Jumat 24 November.

Surat tersebut menyampaikan, bahwa pihak pemerintah telah melakukan dialog lintas sektor atas keberadaan PT. Bara Indoco di Desa Taan yang diperkuat dengan adanya SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 110/Menut-II/2014, Tertanggal 30 Januari 2014, bahwa PT. Bara Indoco telah menguasai hamparan areal di desa Taan seluar 27.370 hektar.  Selain itu, surat tersebut berpotensi terjadinya perselisihan pada areal perkebunan dan pemukiman masyarakat.

Menjadi pertanyaan warga, jika luasan 27.370 hektar yang dimaksud telah memasukkan lahan perkebunan dan pemukiman warga. Sementara kawasan hutan lindung yang ditetapkan pemerintah tidak boleh disertifikatkan. Tentunya ini akan menjadi polemik yang berkepanjangan.

Hal inipun dipertegas Pj Kepala Desa Taan, Syawal mengutarakan, bahwa izin yang dimiliki perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menguasai tanah milik warga yang tidak bersertifikat.

“Kalau masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan maka akan ada benturan dengan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan tanah  tanah girik, maka itu bisa di miliki PT. Bara Indoco,” ujar Syawal, dikonfirmasi usai pengumuman di masjid terkait himbauan Bupati Mamuju.

Lanjut Syawal menjelaskan, himbauan Bupati Mamuju itu sebagai antisipasi sebab  luas areal desa taan yang hanya 36 ribu hektar itu tentu akan tersentuh dengan pengelolaan hutan seluas 27.370 hektar oleh PT. Bara Indoco, “Hampir seluruh desa Taan dimiliki PT. Bara Indoco,” bebernya.

Bahkan kata dia, dengan izin yang dimiliki PT. Bara Indoco, maka kekuatan hukumnya lebih menguatkan untuk penguasaan tanah yang tidak bersertifikat, “Kalau hanya berlandaskan tanah girik saja itu akan dikalahkan oleh izin yang dimiliki PT. Bara Indoco,” tegasnya.

Dia menambahkan, solusi dari pemerintah adalah, menyampaikan kepada masyarakat pemiliki lahan untuk mengikuti program TORA,  yaitu mensertifikatkan semua lahan yang dimiliki secara sah. yang dipungut secara gratis.

Berbeda halnya Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, bahwa izin yang diberikan kepada PT. Bara Indoco tersebut tidak lebih daripada izin pengelolaan hutan lindung. Dalam hal ini, Kemenhut memberi izin  pada titik kawasan hutan lindung. Dan apabila izin tersebut memasuki lahan perkebunan dan pemukiman warga maka itu perlu mengkoordinasikan terlebih dahulu  kepada warga setempat.

“Perusaaan itu tidak memiliki hak kepemilikan, hanya memiliki izin dari kementerian untuk melakukan kegiatan korporasi.” ujar Fakhrudin, Sabtu 25 November kemarin.

Menanggapi soal SK Menteri yang menetapkan 27.370 penguasaan lahan tersebut, Fakhruddin mengungkit soal bagiamana putusan menteri itu lahir sebagai suatu kebijakan. Menurutnya, luasan lahan itu tidak akan ada tanpa usulan pemerintah daerah, dalam hal ini keterlibatan pemda tingkat desa hingga provinsi.

“Tentunya pasti ada rekomendasi dari bupati. Itu tidak terbit dengan sendirinya. Menteri itu memproses pasti berdasarkan permohonan dan rekomendasi dari bupati,” ungkapnya.

Berdasar SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 110/Menut-II/2014, Tertanggal 30 Januari 2014, usulan tersebut berlandaskan rekomendasi dari Kepala Desa, Bupati, dan Gubernur yang menjabat pada tahun 2014. Sebab itu Fakhruddin menilai itu adalah rekomendasi dari bupati Mamuju sebelumnya, yakni Suhardi Duka, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh.

“Dulu, prosesnya panjang dulu. Staf yang menangani saat itu adalah Priyadi Setyio di Bidang Pengukuran Perpetaan Hutan Dinas Kehutanan Mamuju saat itu. Mereka pasti tahu,” bebernya.

Mengenai program TORA, lanjut Fakhruddin menjelaskan, program tersebut sagatlah penting. Itu didorong atas Perpres 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Realisasinya, melalui camat, desa/kelurahan untuk segera mengusulkan  pemukiman kondisi eksisting yang masih berada dalam kawasan hutan, “Programnya pada tahun 2018. Dan sekarang sementara  sosialisasi,” ungkapnya.

Terkait keberadaan PT Bara Indoco, Fakhruddin menjelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki izin dalam mengelelola HTI di desa Taan. Nantinya, kawasan hutan di desa Taan akan ditanami kayu  seperti kayu Kaliandra, Sengon, yang memiliki kalori tinggi dan menghasilkan energi.

Meski begitu, Fakhruddin membenarkan, kawasan hutan memang tidak boleh disertifikatkan, itu sudah menjadi kewenangan Menhut.

Sementara, jika masyarakat melakukan sertifikat lahan yang masuk dalam kawasan yang telah diberikan izin oleh menhut kepada PT. Bara Indoco, maka itu akan menjadi tumpang tindih.

“Jadi regulasinya kembali kepada kementerian kehutanan. Bagaimana ketika ada izin di atas izin,” tutup Fakhruddin.

Berdasarkan informasi diperoleh dari Radar Sulbar, PT Indoco group, mengucurkan dana Rp 3 triliun membangun HTI seluas 200.000 hektare di Sulbar dan sudah  merealisasikan seluas 89.595 hektare atau sekitar 45 persen, melalui  PT. Bara Indoco dan PT. Bio Energy Indoco.

Tujuan pengelolaan itu untuk investasi pabrik biomass energi “wood pellet”. Adalah komoditas  pengganti batu bara untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri besar.  Hasil olahan industri ini dikemas dalam bentuk pellet yang berdiameter 6-10 milimeter (mm) dan panjang 10-30 mm, serta mengandung energi setara 4,7 kilowatt hour (kwh) per kilogram. (Syarifuddin)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar