banner 900x90

Komisi II DPRD Mateng Bahas IMB Bersama Instansi Terkait

116 views
banner 900x90

Ketua Komisi II, Fathahuddin Al Gafiqhi saat memimpin rapat bersama instansi terkait. (Hms)

Topoyo, Katinting.com – Tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan disetiap aspek ini tiada lain untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Pembangunan perlu didukung oleh sumber dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Salah satu pembangunan yang dilakukan di setiap Kabupaten/Kota  adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib dan teratur.

Adaapun manfaat IMB bagi masyarakat, pertama, bangunan yang memiliki IMB dapat meningkatkan nilai ekonomis bangunan, kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan, dan ketiga, dari aspek legalitas mendapat perlindungan hukum.

Terkait sejumlah persoalan IMB yang ada di Kabupaten Mamuju tengah, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Komisi II menggelar rapat pembahasan bersama pihak pemerintah kabupaten Mamuju Tengah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pembahasan tersebut, Komisi II bersama ketua DPRD mengingat tata kota kabupaten Mamuju Tengah mulai tidak tertata rapi. Dinilai banyak bangunan masyarakat yang juga difungsikan sebagai Ruko (rumah toko) namun difungsikan pula sebagai sarang burung walet.

Dalam rapat terkait IMB ini, dipimpin langsung Ketua Komisi II, Fathahuddin Al Gafiqhi yang dihadiri sejumlah instansi seperti dinas PU, Kebersihan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol dan Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kabupaten Mamuju Tengah. Selasa (13/2).

Fathahuddin Al Gafiqhi mengungkapkan bahwa tata kota harus di sosialisasikan secara terus menerus agar tidak terjadi bentrokan antara pemerintah dan masyarakat.

(HMS/Advertorial)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.