banner 728x90

Kewajiban Balai Belum Kelar, Tunda Pembentukan Tim Appraisal

banner 728x90

Dusun Koperasi tampak dari udara, salah satu dusun di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, yang masuk dalam kawasan terdampak pembangunan bendungan Sungai Budong budong. (Dok Jelajah Alam Mamuju Tengah)

 

Mateng, Katinting.com – Mega proyek pembangunan bendungan Sungai Budong budong, dengan kemampuan daya tampung air hingga 65,18 juta m3 untuk target pemenuhan irigasi bagi 3.577 hektar sawah, yang dibangun di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, akan menjadi salah satu program strategis nasional di Sulawesi Barat, membuat ratusan hektar lahan dan tanaman warga, mendapatkan ganti untung.

Hanya saja, proses pemberian ganti untung kepada para pemilik lahan dan tanaman, mengharuskan pemilik lahan dan tanaman, mesti sedikit bersabar, dikarenakan, kepastian pembentukan tim appraisal yang akan menghitung dan menaksir serta membangun kesepakatan dengan pemilik lahan, berapa harga yang akan diputuskan, hingga saat ini belum terbentuk, dikarenakan sejumlah hal teknis, yang menjadi tanggungjawab balai dalam hal ini, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III belum merampungkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan tim appraisal.

Karenanya tim appraisal yang akan menghitung nilai dan menaksir harga tanah serta tanaman warga pada lokasi proyek pembangunan bendungan Sungai Budong budong, baru akan dibentuk setelah semua tanggungjawab pihak BWS Sulawesi III kelar.

“Untuk tim appraisal belum terbentuk sampai saat ini, sebab belum masuk ditahapan pelaksanaan pelaksanaan, karena masih ada kekurangan dokumen dari BWS Sulawesi III sebagai instansi yang memerlukan tanah, yang mereka belum penuhi” ungkap Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil ATR BPN Provinsi Sulbar, Oki Harien Purnomo, kepada laman ini, Jumat (30/07).

Ia membeberkan bahwa, tim appraisal nanti dibentuk pada saat masuk di tahapan pelaksanaan tepatnya setelah dilaksanakan inventarisasi bidang tanah oleh satgas A dan satgas B.

“Dimana tim appraisal ini nantinya ditunjuk oleh balai sebagai instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah” beber Oki Harien.

Katanya, Satgas A dan Satgas B memiliki fungsi yang berbeda dalam tiap pelaksanaan pembebasan lahan atas penyiapan lahan untuk kepentingan apapun.

“Satgas A mengumpulkan data fisik obyek pengadaan tanah dengan mekanisme pengukuran dan Satgas B bertugas mengumpulkan data yuridis berupa alas hak dari obyek pengadaan tanah. Satgas A dan satgas B dibentuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah beranggotakan personil BPN yang kompeten di bidangnya dan dapat melibatkan instansi terkait” kata Oki Harien.

Olehnya Ia menyampaikan progres pembebasan lahan dan tanaman warga yang masuk dalam kawasan pembangunan bendungan Sungai Budong budong, belum masuk dalam tahapan pelaksanaan pembebasan, tapi baru akan masuk dalam tahapan.

“Jadi perlu kami jelaskan, progres dari pengadaan tanah bendungan Sungai Budong budong masih dalam proses untuk masuk ke dalam tahapan pelaksanaan, karena masih ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh pihak BWS Sulawesi III yang menjadi syarat untuk masuk dalam tahapan pelaksanaan nantinya” pungkas Oki Harien.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kewajiban Balai Belum Kelar, Tunda Pembentukan Tim Appraisal"