banner 728x90

Kembali Sorot Aset Daerah, DPRD Mamuju Juga Pertanyakan Feri Mini

banner 728x90

Feri Mini dari Pemkab Mamuju di Bala-Balakang yang rusak parah. (Zulkifli)

Mamuju, Katinting.com – Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju pertanyakan seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju saat ini.

Mereka mengaku telah beberapa kali ditemui masyarakat menanyakan serta melaporkan soal aset daerah. Salah satu aset yang dipertanyakan adalah kapal feri mini yang diperuntukkan kepada masyarakat kepulauan Bala-Balakang sudah dua tidak beroperasi.

Hal tersebut disampaikan Komisi II DPRD Mamuju saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Mamuju, Selasa (15/9) sore tadi.

“Kami belum memahami persis bagaimana keberadaan aset daerah termasuk kapal feri mini, meskipun kami sudah melakukan peninjauan ke lokasi kapal tersebut,” kata Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Mahyuddin.

Baca Juga : Telan 1,7 Miliar, Kapal Feri Mini Pemkab Mamuju Hanya Sekali Beroperasi dan Rusak

Baca Juga : Rusak Parah, Feri Mini dari Pemkab Mamuju di Bala-Balakang Sudah Setahun Lebih Tak Beroperasi

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melihat secara langsung kondisi kapal feri mini yang saat ini mengalami kerusakan yang sudah karam di samping dermaga pulau Ambo, Kecamatan Bala-Balakang sangat parah sehingga tidak dapat beroperasi lagi.

“Keterangan yang kami dapatkan bahwa kapal feri mini tersebut tidak dapat diperbaiki lagi,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Pemda Kabupaten Mamuju, Budianto Muin mengungkapan, terkait keberadaan kapal feri mini, pihaknya sudah mendapat jawaban dari Bupati Mamuju melalui Kadis Perhubungan dan membenarkan bahwa kapal tersebut kini dalam keadaan rusak parah.

“Kami juga mendapat informasi bahwa kapal tersebut sementara dalam pemeriksaan Inspektorat, namun kami tidak tahu seperti apa perkembangannya,” ungkap Budianto.

Budianto Muin menuturkan, keberadaan dan keamanan Barang Milik Daerah (BMD) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepala OPD lebih mengetahuinya.

“Kami tidak serta-merta mengungkapkan semua. Yang kami pahami adalah selama sebuah BMD misalnya belum diusulkan penghapusan ke kami, belum diteliti keabsahannya untuk dihapuskan atau tidak dan belum ada SK bupati apakah dihapus atau tidak, buat kami secara administrasi seharusnya BMD itu masih ada di OPD,” tuturnya.

(*/Zul)

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kembali Sorot Aset Daerah, DPRD Mamuju Juga Pertanyakan Feri Mini"