dprd sulawesi barat

Kades Bonda Dilaporkan Dugaan Pungli di Kajari Mamuju

724 views
banner 468x60

Kajari Mamuju saat menerima laporan warga atas dugaan pungli Kades Bonda, Papalang. (Ist)

Mamuju, Katinting.com – Kepala Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dilaporkan atas dugaan melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat tanah gratis bagi masyarakat tahun 2017.

Mengatasnamakan, Aliansi Masyarakat Desa Bonda (AMDB), sejumlah warga menemui Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Andi Hamka, di didampingi Kasi Intel Kajari Mamuju, Dhian Arwitabrata memberikan sejumlah bukti pendukung atas laporannya.

Dalam laporanya, AMDB menjelaskan bahwa, Kepala Desa Bonda melakukan Praktek Pungli terhadap masyarakat yang ingin membuat sertifkat gratis tersebut, besaran nilai yang dipungut bervariasi, mulai dari 150 ribu hingga 400 ribu rupiah yang dibayarkan dua kali, yaitu pembayaran Rp. 200 ribu, sisanya setelah sertifikat terbit.

Selanjutnya kami sampaikan kepada bapak pimpinan Kejaksaan Negeri Mamuju, bahwa sebenarnya masyarakat sangat menginginkan tanahnya dibuatkan sertifikat, namun mereka tidak mampu untuk membayar besaran nilai yang di anjurkan oleh Kepala Desa, jelasnya.

“Kami sudah tanyakan kepada BPN itu ternyata gratis, dan yang diutamakan bagi yang tidak mampu. Jadi ada sekitar 300 lebih bidang yang bisa diajukan untuk sertifikat gratis. Yang dipungut itu sudah sekitar 150 bidang. Pembayarannya bervariasi sampai 400 ribu rupiah,” jelas Darwis Ketua AMDB kepada Katinting.com usai melapor di Kajari Mamuju. Kamis, (11/1).

Sambung Darwis menuturkan, pembebanan biaya tersebut tidak melalui rapat bersama dengan warga, “Pernah dirapatkan tapi tidak menghadirkan masyarakat, tidak diumumkan, biasanya itu paling tidak disampaikan di Masjid. Mereka hanya rapat internal saja. Soalnya disini ada masyarakat mampu dan ada yang tidak,” terangnya.

Adapun yang sudah diukur itu baru hampir setengahnya, bagi yang tidak mampu itu belum diukur kasihan. Dan bukti di kami yang sudah bertanda tangan mengakui membayar ada sekitar 56 orang, imbuhnya.

Kepala Desa Bonda saat dikonfirmasi Katinting.com via telpon, Muh. Ahsan membantah telah melakukan Pungli dan menurutnya sudah sesuai yang ia lakukan dan melibatkan masyarakat duduk bersama dengan beberapa calon penerima sertifikat.

“Kalau dibilang pungli, itukan berdasarkan kesepakatan pak. Kami duduk bersama karena biaya patok itu tidak ditanggung BPN. Sehingga biaya yang 200 ribu itu yang kami tarik diperuntukkan untuk biaya patok ┬ádan akomodasi lainnya pak. Dan itu dibuktikan hasil kesepakan kami,” kata Muh. Ahsan Kepada Katinting.com, Kamis (11/1).

Ia juga menjelaskan, permohonan pertama untuk Prona itu 200 bidang, namun dalam perjalannnya ada tambahan sehingga totalnya 320 bidang. Terkait pembayarannya ia menuturkan belum semua melakukan pembayaran. “Karena kami mau sistem pemerataan, meskipun masyarakat itu belum menyetorkan dana 200 ribu itu”.

Pembayaran itu berlaku semua, dan semua belum menyetorkan dan yang belum itu menjadi utang. 200 ribu itu berdasarkan kesepakatan, ucapnya.

Kepala Desa yang baru saja terpilih kembali ini pun berlapang dada atas laporan dirinya di Kajari Mamuju. “Saya akan menerimanya itu lapang dada, karena berdasarkan kesepakatan,” kuncinya.

(Anhar Toribaras)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar