banner 728x90

Jalan di Tempat, SOMPHAD Tuding Kajati, Tak Serius Tangani Kasus Replanting

banner 728x90

Kantor Kajati Sulbar. (Dok. Ist)

 

Mamuju, Katinting.com – Dinilai jalan di tempat, dalam menangani kasus dugaan penyerobotan hutan lindung dan penyalagunaan program replanting di Mamuju Tengah, Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat, mengecam sikap Kajati Sulbar.

Kecaman di sampaikan oleh Koordinator Somphad Sulbar, Muh Amril, mengingat sudah memasuki beberapa pekan, pasca pernyataan resmi pihak Kajati Sulbar, bahwa sudah naik di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai saat ini Kajati, belum memberikan penjelasan perkembangan kasus pada replanting di Mamuju Tengah.

“Jika dilihat dari awal, fenomena kasus replanting atau Program Sawit Rakyat (PSR), ini sudah menjadi wacana hangat bagi publik, bak sebuah bom yang terpendam, sehingga jika tersentuh secara tepat, akan melahirkan ledakan dasyat, dan bisa menghantam orang orang sekitarnya. Karenanya, di tengah diamnya Kajati Sulbar beserta jajarannya, tentu patut di pertanyakan, ada apa, dan seperti apa kabarnya” tegas Amril.

Baginya, replanting adalah kasus pelanggaran hukum yang sengaja di kelola, sebab fakta lapangan yang melawan hukum cukup jelas, mulai dari penerobosan kawasan hutan lindung di sejumlah tempat, dalam wilayah Kecamatan Karossa, di Gunung Rea dan Senjango, bahkan di tempat lain, juga ada kebun baru dimasukan dalam program replanting, yang tadinya hanya kawasan tambak seperti jalan ke arah Pantai Kambunong.

“Lalu apa lagi alasan penyidik di Kejaksaan mengulur kasus ini, yang di duga aktor tunggalnya adalah mantan pelaksana tugas Kadis Pertanian Mamuju Tengah, dan melibatkan beberapa orang kroni kroninya, kan jelas materi fakta hukumnya, bahkan Kajati sendiri sudah memanggil beberapa orang bolak balik untuk di mintai keterangan, sehingga bila masih jalan di tempat, maka Kajati perlu menjelaskan persoalannya” kecam Amril.

Karenanya SOMPHAD curiga dengan progres pada penanganan kasus yang cukup mengerus uang negara sangat banyak jumlahnya, karena fakta hukum lain, juga kan dana tunggu sebanyak Rp.30 juta untuk satu hektar bagi petani, juga mereka ada yang menerima, lebih banyak tak menerima.

“Itu untuk satu hektar petani mendapatkan Rp.30 juta, sementara satu petani punya satu kapling yang berisi dua hektar are, berarti kalau yang punya lebih dari satu kapling, ada berapa banyak dana tunggu ini yang tidak tersalurkan, tapi dananya cair” ungkap Amril.

Sehingga tentu dengan pola penanganan yang tak jelas di lakukan oleh Kajati Sulbar, SOMPHAD justru menyimpan tanya yang dalam kutif ini adapa apa, sebab fakta melawan hukumnya, anak SD pun tahu, akan tetapi progres penanganannya tidak jelas.

“Dan pihak Kajati Sulbar mesti membuka penanganan kasus ini secara terang berderang, terlebih kemudian saat ini jabatan Pelaksana Tugas Pertanian, sudah di gantikan, sehingga tentu ini momen yang baik bagi penyidik untuk memperlihatkan progres penanganan kasus ini, karena mantan pelaksana tugas Kadis Pertanian, sudah bisa konsentrasi penuh menghadapi kasus ini” pungkas Amril.

(rls/FA)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Jalan di Tempat, SOMPHAD Tuding Kajati, Tak Serius Tangani Kasus Replanting"