banner 728x90

Jalan Arteri Mamuju Terancam Ditutup Paksa

Tidak ada komentar 10167 views
banner 728x90

Jalan Arteri Mamuju. (Dok. Zulkifli)

Mamuju, Katinting.com – Berang dengan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), saudara Raja Mamuju, Andi Amir Dai Putra Maradika ancam tutup jalan arteri Mamuju.

Rencana tersebut dilakukan lantaran kesal dijanji oleh Pemprov karena ditahun 2020 ini tidak dianggarkan untuk pembayaran ganti rugi lahan sepanjang 4,5 kilometer itu.

“Orang bugis bilang janci mutaroe, 2019 tidak ada. 2020 tidak dianggarkan lagi di APBD. Ini pemprov maunya apa, mau ribut atau bagaimana,” katanya, Kamis, (23/1).



 

Dia menegaskan jika tak juga dibayarkan, dirinya akan segera berkonsultasui dengan Pengadilan Negeri (PN) Mamuju untuk menutup jalan tersebut.

“Kalau tidak dibayar, apa boleh buat saya akan bicara dengan kepala Pengadilan Negeri Mamuju, untuk eksekusi. Kalau eksekusi itu artinya tutup jalan. Kita siap bayar pengamanan,” tegasnya.

Dijalan arteri, terdapat Markas Pangkalan Angkatan Laut Mamuju tepat berada dekat bundaran air muncur depan kantor Gubernur. Jika nantinya jalan tersebut ditutup, ia akan tetap memberi akses untuk angkatan laut.

Selain itu, Andi Amir juga telah melaporkan hal tersebut ke Ombusman Sulbar. Dia berharap agar laporannya segera ditindaklanjuti.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman umar mengatakan laporan Andi Amir telah lengkap. Saat ini pihaknya sementara melakukan analisa pihak yang akan diperiksa.

“Baru saja sudah saya disposisi laporannya kemarin. Artinya sudah memenuhi syarat formil dan materil jadi layak ditindaklanjuti,” katanya.

Terkait pemanggilan pihak Pemprov, pihaknya masih akan merapatkan bagian penyelesaian laporan.

“Masih didalami siapa (pejabat) yang akan dipanggil dan waktunya kapan. Secepatnya kami akan beritahu perkembangannya,” ujarnya.

Proses pembayaran ganti rugi tanah warisan Raja Mamuju di jalan Arteri Mamuju memang masih bersoal. Andi Amir, memiliki putusan incrach dari Mahkamah Agung RI (MA) No.2737/K/Pdt/2017 sebagai pemenang sengketa.

Andi Amir sendiri memenangkan gugatan dengan mengalahkan 7 tergugat di antaranya, Andi Maksun Dai (kakaknya) yang semula mengklaim lahan tersebut, Pemprov Sulbar maupun Panglima TNI cq Kasal dan Danlantamal VI Makassar. Saat ini Andi Amir Dai baru menerima panjar dari Pemprov Sulbar, sebanyak Rp 3.8 miliar.

Sebelum dibangun jalan, juga ada perjanjian antara keluarganya dengan Pemprov harus dibayarkan secara bertahap pada 2019 dan 2020. Tersisa Rp 20,7 miliar dari total 27 miliar nilai ganti rugi yang belum dibayarkan Pemprov.

Untuk diketahui, pada September 2019, saudara Maradika (Raja) Mamuju H. Andi Maksum ini juga mengancam pemprov untuk menutup jalan itu. Namun, saat itu tidak jadi dilakukan setelah ada komunikasi dengan pihak Pemprov yang berjanji akan membayar pada 2020.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengakui Pemprov belum punya solusi untuk membayar ganti rugi lahan tersebut.

“Tunggu dulu saya belum tahu prosedurnya. Lagi dibicarakan di internal kami,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Arianto membenarkan belum ada anggaran pembayaran lahan Jl Arteri di APBD 2020. Meskipun sudah diajukan saat pembahasan APBD, namun dimentahkan di DPRD Sulbar.

Apalagi, untuk pembebasan lahan hanya disetujui oleh DPRD sebesar Rp10 miliar di APBD 2020. Hanya cukup untuk pembebasan lahan di Pelabuhan Belang-belang dan Bandara Tampa Padang sebagian.

“Itu (Rp10 miliar) untuk yang lain yang mendesak untuk diselesaikan. Belang-belang utama karena paling mendesak, bandara sebagian. Kami sudah sampaikan di dewan dan Bappeda, cuma anggaran memang yang kurang. Mungkin di Perubahan (APBD) nanti kita berjuang lagi. Salah salah kalau kita anggarkan tahun ini, kalau dia (Jl Arteri) cuma dapat Rp 1 miliar,” katanya.

Arianto juga tidak mempermasalahkan jika Andi Amir mengadu ke Ombudsman. “Tidak apa-apa mengadu ke Ombudsman, itu saluran yang betul untuk mengadu. Mungkin cemas dengan lokasinya,” katanya.

“Memang ada perjanjian untuk dibayarkan 2020, tetapi anggaran kami sedikit, cuma Rp 10 miliar (untuk pembebasan lahan). Sementara untuk dia punya Rp 20 miliar,” tambahnya.

Arianto juga berjanji akan memperjuangkan agar pembayaran lahan Arteri dapat jatah pada APBD Perubahan. “Perjanjiannya juga, kalau 2020 tidak bisa diselesaikan bisa diperpanjang sampai 2021. Bersabar saja, kami sudah berusaha. Keinginan kita adalah membayar sekaligus, cuma anggaran daerah yang terbatas.

(*/Zulkifli)

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Jalan Arteri Mamuju Terancam Ditutup Paksa"