banner 728x90

Ketua DPRD Minta Presiden Tuntaskan Konflik Agraria Matra

796 views
banner 728x90
Ketua DPRD Matra yang juga Ketua Umum ADKASI, Lukman Said

Ketua DPRD Matra yang juga Ketua Umum ADKASI, Lukman Said

Matra, Katinting.com – Konflik lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) antara warga dan pihak perusahan perkebunan kelapa sawit yang kian memanas dan mencekam.

Setidaknya ada empat titik lokasi yang dipersengketakan sempat memanas, diantarnya sengketa lahan di kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju Utara, konflik lahan antara pihak perusahan di Dusun Barubu, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba. dan sengketa lahan di afdeling Baribi Desa Towoni, Kecamatan Baras, serta sengketa lahan di Majene, Kecamatan Lariang.  Yang hampir semua sengketa lahan terjadi dipicu oleh permasalah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Matra.

Sementara dalam menangani kasus sengketa lahan yang terjadi, pihak DPRD Matra telah membentuk panitia khusus (Pansus) dan beberapa kali menggelar rapat paripurna yang hasilnya disampaikan ke kementerian agraria dan bahkan saat presiden Jokowi berkunjung ke Mamuju Utara Lukman Said telah menyerahkan berkas hasil investigasi Pansus, namun hingga kini belum ada kejelasan.

Menanggapi soal itu Lukman Said Ketua DPRD matra menilai pemerintah pusat tidak serius dalam menangani kasus konflik lahan di Matra.

Jangan publik menilai kami di DPRD tidak bekerja. Beberapa waktu lalu saya sudah menemui menteri dalam negeri melalui dirjen kewilayahan dan dia (Mendagri) berjanji akan mempertemukan Pemkab Donggala dengan Pemkab Matra terkait kasus sengketa lahan diwilayah perbatasan. Tegas Lukman Said.

Lanjut Lukman, mengenai konflik lahan yang terjadi di Barubu dan Baribi, kami sudah membentuk Pansus, dan hasil investigasi Pansus juga sudah disampaikan ke pemerintah pusat, karena kewenangan untuk menentukan tapal batas HGU itu kewenangan pusat. Oleh karena itu masyarakat jangan putus asa, melalui kesempatan ini saya meminta Bapak Presiden RI untuk turun tangan memerintahkan menteri agraria menuntaskan kasus sengketa lahan termasuk di Mamuju Utara.

“Hingga hari ini saya belum membubarkan Pansus DPRD yang saya bentuk, karena suatu saat kami dipanggil kembali oleh menteri agraria sesuai janjinya terhadap kami saat menghadap langsung ke sekjen mendagri, tutur ketua Adkasi.

Ketua DPRD Matra Lukman said juga menghimbau masyarakat yang kini sedang berkonflik dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit agar tetap menahan diri dan tidak saling bersinggungan di lokasi sengketa.

“Saya mengajak masayarakat Matra untuk tetap menjaga daerah agar tetap kondusif dan juga tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab kasus sengketa lahan di Matra sedang dalam penanganan pemerintah pusat.,” tutup Lukman. (Joni)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.