banner 728x90

Kampanye Anti Politik Identitas Menuju Pilgub Berkualitas

931 views
banner 728x90

Amiruddin

*Amiruddin S.Pdi : Sekertaris PGRI Matra dan Pendiri Rumah Belajar Holistik Nawajiwa

Integrasi suatu bangsa merupakan sesuatu hal yang penting. Maka perhatian dan konitmen suatu bangsa  memberikan perhatian yang begitu besar terhadap masalah integrasi. hal tersebut terjadi oleh  keragaman masyarakat Indonesia.

Sebagai bangsa yang majemuk Hildred Geertz memberikan informasi bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa besar kecil dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda, sedangkan skinner menyebutkan lebih dari 30 suku bangsa besar yang mewarnai kemajemukan masyarakat Indonesia, ini adalah sebuah peluang dan bisa juga menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa.

Diera politik kontemporer ini, negeri ini diperhadapkan terjadinya kegamangan karena menguatnya proses politik identitas. Agnes Heller (dalam Abdillah,2002:22) memberikan interpretasi tentang politik identitas, dalam pandangannya tentang politik identitas sebagai konsep politik yang  memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis.

Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis. Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik.

Politik Identitas  di Sulawesi Barat

Dalam konteks Sulawesi Barat, tidak bisa dipungkiri bahwa politik identitas merupakan hantu yang selalu membayangi proses perjalanan pembangunan Demokrasi di Sulawesi Barat.

Proses terjadinya politik identitas di Sulawesi Barat akan muda dijumpai dengan banyaknya pembenturan kepentingan dan fenomena ego sektoral.

Proses terjadinya politik identitas akan dapat dijumpai dalam proses dan bentuk yang bermacam macam. Diantaranya.

Pertama operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergeseranya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing.

Salah satu bentuk politik identitas adalah dengan maraknya isu etnisitas dan perilaku primordialisme. Dalam konteks Sulawesi Barat isu etnisitas, seperti klaim mandar atau bukan mandar, seolah masyarakat diarahkan menginterpretasi ulang makna dan defenisi mandar itu sendiri. Klaim paling baik atau malaqbi menjadi isu utama. Hal ini berdampak pada perebutan ruang di birokrasi.

Kedua Politik identitas dalam wilayah agama. Dalam konteks Indonesia khususnya Sulawesi Barat, isu agama dalam momentum politik selalu menjadi isu yang menarik, keinginan kelompok agama minoritas terkadang mendapatkan reaksi yang kurang baik oleh sebahagian penganut agama mayoritas, padahal tidak sedikit dari kelompok agama minoritas punya kompetensi atau kemampuan untuk memimpin daerah ini.

Membangun Gerakan Anti politik Identitas Menuju Pemilukada Yang Berkualitas.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 sudah didepan mata. Berbagai isu  strategis untuk meraih suara atau dukungan, termasuk didalamnya maraknya isu politik edentitas semakin marak di media sosial, seperti isu kemandaran atau isu kedaerahan.

Seyogyanya para elit politik yang maju dalam Pemilukada ini melakukan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Salah satu indikator kualitas calon Gubernur Sulawesi Barat adalah sampai sejauh mana para kandidat membangun politik gagasan, bukan politik kedaerahan, yang mempersoalkan dari mana asal calon Gubernur tersebut. (*)

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.