banner 728x90

HLM TPID Sulbar, Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Resmikan

Gubernur Sulbar resmikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi. (Ist.)

Mamuju, Katinting.com – TPID Provinsi Sulawesi Barat mengadakan High Level Meeting (HLM) di kantor Gubernur Sulawesi Barat.

HLM tersebut membahas berbagai alternatif strategi kebijakan pengendalian inflasi terkini, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam jangka menengah, TPID telah merumuskan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019-2021, sedangkan dalam jangka pendek, rapat membahas strategi pengendalian menghadapi tekanan inflasi memasuki bulan Ramadhan di awal Mei 2019.

HLM tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat selaku Ketua TPID dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Ketua Satgas Pangan Sulawesi Barat, Wakil Bupati Majene, Sekretaris Daerah Pasangkayu, Perwakilan Badan Pusat Statistik dan para Kepala Dinas OPD anggota TPID.

Dalam HLM TPID, Gubernur selaku ketua TPID Provinsi Sulawesi Barat secara resmi mengesahkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Barat periode tahun 2019-2021. Peta Jalan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas TPID bulan Juli tahun 2018 lalu di Jakarta. Peta Jalan Sulawesi Barat berisi strategi program pengendalian inflasi dengan tujuan mencapai target realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen ± 1,  tahun 2020 sebesar 3 persen ± 1 dan tahun 2021 sebesar 3 persen ± 1. Selanjutnya, peta jalan ini akan menjadi pedoman Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD Provinsi setiap tahunnya. Dalam sambutannya, Gubernur menghimbau TPID Provinsi dan TPID Kabupaten agar dapat bekerjasama mensinergikan kegiatan untuk mencapai inflasi Sulawesi Barat yang rendah dan stabil. Gubernur juga mengarahkan TPID agar dapat mengintegrasikan peta jalan tersebut dengan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Selain membahas Peta jalan Pengendalian inflasi, TPID juga membahas strategi menghadapi risiko inflasi menjelang Ramadhan. Periode Ramadhan melekat dalam mindset masyarakat umum, selain sebagai bulan penuh ampunan juga merupakan bulan naiknya harga-harga. Kuatnya ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga justru mendorong tingkat konsumsi berlebihan diawal bulan sehingga pasokan menjadi menurun dan menyebabkan harga meningkat. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, inflasi di tahun tahun sebelumnya relative tinggi dengan komoditas pendorongnya adalah sub kelompok ikan segar. Oleh karena itu pengendalian harga terhadap komoditas beberapa jenis ikan tersebut perlu menjadi perhatian TPID.

Selain subkelompok ikan segar, BPS Sulawesi Barat juga menghimbau TPID agar mewaspadai pergerakan harga beberapa komoditas volatile food di Kota Mamuju yang mulai menunjukkan kenaikan harga seperti bawang merah, bawang putih, cakalang dan cabai merah. Hal ini sejalan dengan pantauan Satgas Pangan terkait meningkatnya komoditas bawang putih. Peningkatan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas tersebut diperkirakan disebabkan oleh keterbatasan pasokan mengingat belum masuknya musim panen.

Di akhir rapat HLM, TPID menyepakati beberapa rekomendasi tindak lanjut pengendalian inflasi untuk mengatasi lonjakan harga pada sejumlah komoditas tersebut. Gubernur menginstruksikan anggota TPID Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut stabilisasi harga TPID melalui semangat 4 K yaitu :

  1. Keterjangkauan harga, 
  • Dinas Perindag akan melaksanakan Pasar Murah di Sulawesi Barat jika terjadi kenaikan harga yang signifikan.
  • Bulog akan melakukan operasi pasar jika diperlukan, khususnya untuk komoditas beras dan bawang putih.
  • Gubernur akan memimpin langsung TPID dalam melakukan sidak langsung di pasar untuk memastikan kewajaran harga dan mengantisipasi permainan harga oleh pedagang.
  • Melakukan pengawasan terhadap harga HET LPG dan menghimbau ASN untuk membeli LPG non-subsidi.
  1. Ketersediaan pasokan, 
  • Dinas pertanian mendukung peningkatan produksi melalui pemberian bibit, subsidi pupuk, kelengkapan saprodi serta melakukan pendampingan kepada petani.
  • Dinas Perindag berkoordinasi dengan distributor untuk memastikan kecukupan pasokan komoditas strategis.
  • Bulog akan memastikan kecukupan ketersediaan pajale untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadhan.
  • Berkoordinasi dengan Sales Regional Pertamina jika terjadi kelangkaan pasokan LPG.
  1. Kelancaran distribusi, 
  • Disperindag bekerjasama dengan Satgas Pangan akan mengawasi distribusi barang untuk mencegah penimbunan yang berdampak pada kenaikan harga.
  • Dinas perikanan bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan distribusi ikan tangkap nelayan
  • Dinas Perhubungan akan membuka posko mudik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas mudik.
  • TPID akan memprioritaskan lalu lintas angkutan barang kebutuhan pokok dan strategis.
  • Dinas PU Binamarga akan melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung kelancaran distribusi barang seperti jalan raya.
  1. Komunikasi untuk menghindari ekspektasi yang salah, 
  • Bank Indonesia akan bekerjasama dengan MUI atau Kemenag untuk menyisipkan materi terkait ”belanja bijak” kepada para Ustad / Dai / Pendakwah ketika berdakwah untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
  • TPID akan melakukan sosialiasi belanja bijak dan ketersediaan pasokan di berbagai media.
  • Bank Indonesia akan menyampaikan Iklan Layanan Masyarakat terkait belanja bijak.

Dengan berbagai upaya tersebut, TPID akan mengawal terus perkembangan tekanan inflasi sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, masyarakat provinsi Sulawesi Barat dapat melaksakan ibadah puasa dengan tenang dan tercukupi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.

High Level Meeting (HLM) di kantor Gubernur Sulawesi Barat. (Ist.)

 

(Advertorial)

Bagikan
banner 900x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "HLM TPID Sulbar, Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Resmikan"