Mamuju, Katinting.com – Provinsi Sulawesi Barat berada diurutan terakhir dengan persentase 39.07 persen hasil Ujian Nasional (UN) SMK tahun 2019, sementara Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menempati urutan pertama dengan persentase 55,33 persen.
Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo menjelaskan bahwa pihaknya memang disorot tentang hasil buruk ini.
“Masalah hasil UNBK ini banyak hal yang terkait. Selain persoalan sarana dan prasarana, tentu yang paling berpengaruh juga soal tenaga pengajar,” kata Arifuddin, saat ditemui diruang kerjanya, kamis (11/7).
Dirinya menjelaskan, jumlah guru PNS di Sulbar yang telah sertifikasi melalui Ujian Kompetensi Guru (UKG) hanya berjumlah 30 persen. Belum lagi soal pemerataan guru.
“Kita ini sebenarnya banyak dibantu GTT/PTT, terutama di sekolah-sekolah baru. Tapi masalahnya GTT/PTT ini berada pada posisi dilema karena haknya yang belum kita penuhi,” ungkap Arifuddin.
Untuk penyelesaian hak GTT/PTT, Arifuddin menjelaskan, sampai saat pihaknya hanya bisa menganggarkan sekitar Rp. 6,4 miliar, sebab pagu anggaran yang diberikan hanya Rp. 27 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 55 miliar.
“Kami sudah usulkan ke DPR untuk mendapat dana tambahan di APBD-P, sebab untuk menyelesaikan hak GTT/PTT kita masih membutuhkan sekitar Rp. 11 miliar,” lanjut Arifuddin.
Mengevaluasi hasil buruk UNBK ini, Arifuddin menegaskan bahwa pihaknya akan bedah ini, berkonsultasi ke LPMP (lembaga penjamin Mutu Pendidikan), mengundang badan agreditasi dan stackholder pendidikan lainnya untuk menbicarakan hal ini.
“Kita mau bedah apa masalah paling mendasar kita ini. Karena salah satu diantaranya ini saya mengatakan, jangan-jangan ini dosa kita kepada GTT/PTT,” tutup Arifuddin. (ahy/ra)
