banner 728x90

Dugaan Pungli, Capil Mamasa Dilapor Ke Ombudsman

1799 views
banner 728x90
kepala disdukcapil mamasa di klarifikasi asisten ombudsman

Kepala Disdukcapil Mamasa saat diklarifikasi oleh Ombiidsman RI Sulbar

 

Katinting.com, Mamasa – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dilaporkan ke Ombudsman Sulbar, atas dugaan tindakan Maladministrasi, berupa pungutan biaya setiap penerbitan Karrtu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) bagi masyarakat kabupaten Mamasa.

Atas kebijakan ini memicu, keresahan masyarakat kabupaten Mamasa, bahkan dalam kebijakan tersebut, tidak ditopang oleh aturan atau regulasi yang jelas, sebab Perbub Nomor 4 Tahun 2015 tidak ditopang oleh peraturan daerah. sehingga kepala dinas catatan sipil Kabupaten Mamasa dinilai telah melakukan pungutan liar yang menyalahi aturan yang masuk kategori pelanggaran maladministrasi.

Menanggapi laporan warga, jajaran Ombudsman Sulbar melayangkan surat pemanggilan terhadap kepala dinas catatan sipil Kabupaten Mamasa, Semuel, (Rabu, 03/02) untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas tindakannya yang kontra dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan dan surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/327/SJ.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Mamasa, Semuel. B, mengatakan. Pihaknya melakukan pungutan penerbitan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan peraturan Bupati Mamasa Nomor 4 Tahun 2015, senilai Rp. 150.000 bagi setiap masyarakat Mamasa yang melakukan pengeurusan KTP dan Kartu Keluarga berusia diatas 17 tahun 14 hari.

“Kami melakukan pungutan berdasarkan aturan yang ada pak, jadi setiap warga diwilayah Kabupaten Mamasa yang melakukan pengurusan KTP dan sudah berumur 17 tahun 14 hari maka wajib dikenakan denda senilai Rp. 150.000, berdasarkan Perbub Nomor 4 Tahun 2015,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Barat, Bob Jafar, mengatakan. Tindakan yang dilakukan pihak Disdukcapil Mamasa dinilai telah bertentangan dengan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/327/SJ dan undang-undang nomor 24 tahun 2013 perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan yang membebaskan semua biaya pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya.

Bob Jafar juga menganggap Perbub Bupati Mamasa yang jadi acuan Disdukcapil Mamasa masih dipertanyakan sebab tidak bisa menunjukkan perda atau peraturan daerah yang menguatkan Perbub Nomor 4 Tahun 2015 tersebut.

“Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006, ini sangat bertentangan dengan Perbub Mamasa nomor 4 tahun 2015, selain itu kepala Disdukcapil Mamasa tidak bisa memperlihatkan perda selain itu Perbub ini juga harusnya berlaku satu tahun setelah di sahkan,” tutur Bob Jafar.

Lanjut Bob, sebagai tindak lanjut dalam waktu dekat pihak Ombudsman akan segera melakukan koordinasi dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Mamasa, untuk membahas pungutan biaya penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Mamasa.

“Dalam waktu dekat kami akan tindak lanjuti laporan ini, dan langkah awal akan melakukan koordinasi dengan bagian hukum Pemkab Mamasa,” tutup Bob Jafar. (Ali Akbar)

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.