banner 900x90

Dugaan Pidana Pemilu Kades Saptanajaya Mulai Disidangkan PN Pasangkayu

banner 900x90

Bawaslu mulai sidangkan kasus tindak pidana pemilu Kades Saptanajaya di PN Pasangkayu. (Ndi)

Pasangkayu, Katinting.com – Kasus dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan oknum salah satu kepala desa Saptanajaya, Kecamatan Doripoku memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Kamis 22 November 2018

Menurut Syamsudin, Koodinator Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa
(HPPS), bahwa, kasus dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan salah satu oknum kepala desa dengan nomor registrasi 05/TM/PL/Kab/30.03/X/2018 telah masuk tahap persidangan. Dimana persidangan perdana ini agendanya pembacaan dakwaan sekaligus mendengarkan keterangan saksi-saksi.

“Benar, kasus dugaan tindak pidana pemilu oleh Kades Saptanajaya telah memasuki tahap sidang di PN (Pengadilan Negeri) Pasangkayu. Dan kasus ini tentunya tak terlepas peran penting kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam melakukan proses hukum,” ungkap Syamsudin.

Syamsuddin menjelaskan, Kades Saptanajaya dengan akun Facebook bernama Asri Mayor diduga melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu peserta pemilu di masa kampanye, dimana Kades Saptanajaya menulis kalimat ajakan untuk memilih salah satu Caleg yang telah ditetapkan oleh KPU di status akun Facebook miliknya yang disertai unggahan gambar salah satu Caleg pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 lalu.

Peristiwa tersebut baru ditemukan oleh Pengawas Pemilu pada tanggal 10 Oktober 2018 dan dilaporkan pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10 : 00 Wita kepada Bawaslu Pasangkayu.

“Berdasarkan fakta dan keterangan sejumlah saksi, akun Facebook atas nama Asri Mayor adalah benar milik Kades Saptanajaya dan tulisan berupa ajakan memilih orang yang sesuai gambar yang diungguh sudah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” terangnya.

Atas perbuatan tersebut, Kades Saptanajaya diduga melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 490 Juncto, pasal 282 yang berbunyi, setiap Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara paling lama 1 tahun  dan denda paling banyak 12 juta.

Syamsudin menambahkan, dengan ada proses hukum pelanggaran pemilu yang berjalan saat ini di Bawaslu bisa bahan pertimbangan para Kades yang lain untuk tidak terlibat langsung dalam kampanye yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kepada perangkat desa lain untuk melakukan hal yang sama pada masa tahapan kampanye pemilu yang sementara berjalan,” tutup Syamsudin.

(ndi/Anhar)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.