banner 900x90

Dugaan Korupsi Lampu Jalan di Polman, Jaksa Temukan Fakta Baru

239 views
banner 900x90

Kantor Kejati Sulselbar. (Foto Google maps)

Makassar, Katinting.com – Kasus dugaan korupsi lampu jalan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Barat terus bergulir. Jaksa menemukan fakta baru, sehingga rencananya Kadis BPMD Polman kembali segera Dipanggil.

Disadur dari laman Parepos.co.id menyebutkan, Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Sakinah, akan kembali diperiksa Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulselbar.

Masih laman yang sama, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin mengungkapkan, berdasarkan fakta dan barang bukti baru yang ditemukan. “Ada fakta baru kita dapatkan sehingga rencana kita akan periksa kembali Kadisnya. Kita akan buatkan surat panggilan dalam waktu dekat ini,” katanya, Senin (3/9).

Terpisah, salah seorang penyidik dalam kasus tersebut mengatakan fakta baru yang dimaksud diantaranya berupa rekaman. Meski demikian, ia enggan merinci isi terkait rekaman tersebut.

“Itu materi penyidikan. Intinya bagi kita itu fakta baru untuk pengembangan kasus ini,” jelasnya.

Sebelumnya, tim penyidik memeriksa intensif dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017 di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan kedua tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar bernomor: PRINT-231/R.4/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi mengatakan dua orang tersangka masing-masing Baharuddin Patajangi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Haeruddin selaku Direktur CV. Binanga yang merupakan distributor PT. Avecode International yang melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 dan tahun 2017.

Dimana, Baharuddin berperan mengarahkan para Kepala Desa untuk membeli lampu jalan kepada CV. Binanga serta memfasilitasi pembayaran lampu jalan di Kantor BPMD Kabupaten Polman. Sementara itu, Haeruddin berperan melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Kabupaten Polman tahun 2016 dan 2017. Perusahaan yang digunakan Haeruddin yakni CV. Binanga tidak mempunyai kualifikasi teknis ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

“Kedua tersangka bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi sehingga disinyalir merugikan negara,” kata Tarmizi dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulselbar, beberapa waktu lalu.

Jika ditinjau dari aspek penawaran. Dimana terdapat kemahalan penawaran sebesar Rp 2.550.000 per unit. Sehingga pada tahun 2016 dengan pembelian sebanyak 720 unit lampu jalan, potensi kerugian negara apabila mengacu pada harga penawaran tersebut sebesar Rp 1.1836.000.000 dan untuk tahun 2017 dengan pembelian sebanyak 715 unit lampu jalan, potensi kerugian negara mencapai Rp 1.823.250.000. Sementara dari aspek keuntungan yang wajar berdasarkan pasal 66 ayat 8 Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni, keuntungan dan biaya overhead yang wajar maksimal 15 persen.

Real cost untuk 1 item lampu jalan tenaga surya Rp 18.139.000 per unit, namun CV. Binanga menjual per unit lampu jalan seharga Rp 23.500 per unit sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.640.150 per unit. Total potensi kerugian negara untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.900.908.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.887.707.250. Selanjut ditinjau dari aspek harga pembanding.

Dimana diperoleh harga pembanding dari sinar dunia elektro di Surabaya untuk paket lampu jalan dengan spesifikasi yang hampir sama dengan paket lampu jalan yang diadakan oleh CV Binanga dengan kisaran harga sebesar Rp 11.000.000 per unit, terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp 23.500.000 – Rp 11.000.000 = Rp 12.500.000 per unit.

Sehingga diperoleh potensi kerugian negara untuk tahun 2016 rinciannya Rp 12.500.000 per unit x 720 = Rp 9.000.000.000 dan tahun 2017 rinciannya Rp 12.500.000 x 715 = Rp 8.937.500.000.

“Meski demikian kita tetap berkoordinasi dengan BPKP Sulsel untuk menentukan jumlah kerugian negara yang pasti,” kata Tarmizi, yang masih disadur dari laman yang sama.

Sumber Berita : Parepos.co.id

banner 900x90
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.