banner 900x90

DPRD Tersinggung atas Pernyataan Gubernur Sulbar “Goreng-goreng”

137 views
banner 900x90

Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Sulbar saat melakukan konferensi pers. (Foto Anhar)

Dia justru memaksakan pekerjaan yang putus kontrak untuk dikerjakan, padahal kepala dinas PUPR sendiri mengatakan tidak dapat dilakukan, salah satunya pekerjaan poros Urekang – Ulumanda

Mamuju, Katinting.com – Pernyataan Sulbar, Ali Baal Masdar yang mengatakan, keterlambatan pengesahan Perubahan APBD 2018 hingga tidak diterima di Kemendagri, itu dikarenakan terlalu lama digoreng-goreng oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Sulbar.

Pernyataan Gubernur tersebut, kamudian mengundang reaksi kecaman dari pimpinan dan aggota DPRD Sulbar.

“Kami sangat kecewa terhadap penyataan gubernur, dia harus meluruskan hal ini, apa maksudnya terlalu lama digoreng-goreng di DPRD? Justru dia yang tidak pernah hadir di DPRD saat diundang dalam rapat pembahasan,” ujar kata Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, saat melakukan¬† konferensi pers di gedung DPRD, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Senin (29/10).

Amelia menambahkan, Gubernur Sulbar tidak memahami konteks yang terjadi dalam proses pembahasan yang ada di DPRD. Hal itu dikarenakan Gubernur sangat jarang sekali menghadiri udangan DPRD ketika sedang melakukan rapat paripurna.

“Dia justru memaksakan pekerjaan yang putus kontrak untuk dikerjakan, padahal kepala dinas PUPR sendiri mengatakan tidak dapat dilakukan, salah satunya pekerjaan poros Urekang – Ulumanda,” cetusnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Munadar Wijaya mengatakan, pernyataan Gubernur seakan-akan menuding DPRD sengaja mengulur-ulur waktu pemabahasan sehingga APBD-P 2018 tidak dapat dilaksanakan.

“Ini penting untuk diluruskan, karena seakan-akan DPRD tidak melaksanakan tugas dengan baik, padahal kita sudah siang malam di DPRD lakukan pembahasan dan dia (ABM) tidak pernah hadir saat diundang,” kata Munadar.

Olehnya itu, ia meminta kepada ABM untuk segela mengklarifikasi pernyataannya tersebut, sehingga tidak menimbulkan stikma di masyarakat bahwa DPRD tidak serius melaksanakan tugas.

“Tanggal 28 dan 29 September sebenarnya kita jadwalkan untuk pembahasan karena terakhir tanggal 30 September untuk pemasukan di Kemendagri, tapi terjadi gempa dan tsunami di Palu sehingga konsentrasi buyar,” jelasnya.

“Kemudian kami juga lama melakukan kajian, karena serapan anggaran masih sangat minim, inilah yang kami kaji semua, sehingga sedikit lambat dalam pengesahan,” tambahnya.

Munandar juga menjelelaskan, APBD Perubahan 2018 sebenarnya bukan ditolak, tapi Dirjen Keuangan Kemendagri mengarahkan Pemprov untuk melaksanakan APBD pokok saja, karena serapan anggaran masih minim.

Wakil Ketua DPRD Hamsah Hapati Hasan yang juga hadir dalam konferensi pers merespon pernyataan gubernur, berujar, sebelum melakukan upaya pemanggilan paksa, pihak DPRD akan menempuh jalur komunikasi kekeluargaan dengan Guberur.

“Secara kelembagaan kami tersinggung, makanya dipanggil lantas tidak direspon, maka kami akan gunakan hak interplasi lakukan pemanggilan paksa,” tuturnya.

“Tapi karena DPRD dan Gubernur bagaikan satu rumah namun hanya bedah kamar, karena sama-sama dinaungi undang-undang pemerintah daerah, maka kita akan menempuh jalur komunikasi kekeluargaan, apa maksud beliau mengatakan hal itu.” sambungnya.

Dalam konferensi pers. Selain para pimpinan, dihadiri puluahan anggota DPRD dari berbagai fraksi, seperti Abdul Rahim, Sunsul Samad, Andi Mappangara, Rayu, Thamrin Endeng, Andi Irfan Sulaiman, Sukri Umar, Indriyani, Firman Argo Warkito, Abidin dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

(Zulkifli)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.